SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur, angkat bicara soal penertiban pedagang di kawasan Pasar Keramat, Kecamatan Baamang. Ia menilai, langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim terlalu tergesa-gesa dan belum ditunjang infrastruktur yang memadai.
“Pemerintah jangan buru-buru. Siapkan dulu tempat yang layak, supaya nanti tidak ada gejolak lagi. Kalau belum siap, jangan asal pindahkan,” tegas Rudianur, Rabu 6 Agustus 2025.
Pernyataan itu disampaikan menyusul insiden keributan yang terjadi saat pembongkaran lapak pedagang di Pasar Keramat oleh tim gabungan Satpol PP, Dishub, dan instansi terkait lainnya.
Menurutnya, relokasi pedagang dari atas drainase atau trotoar memang perlu, namun harus melalui proses yang matang, terutama dari sisi fasilitas lokasi baru bagi para pedagang.
“Kalau sudah dipindah, tapi tempatnya belum nyaman, itu justru akan menimbulkan konflik baru. Jangan sampai pedagang di dalam pasar malah bentrok karena fasilitas kurang memadai, omset turun drastis, ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Rudianur juga mengapresiasi pentingnya pemberitahuan jauh-jauh hari, bukan sekadar turun langsung dengan aksi penertiban. Terutama jika alasan pembongkaran adalah pemeliharaan drainase, dan pihak satpol memberikan waktu walau sudah hari H tetap diberikan kelonggaran membongkar sendiri.
“Kalau memang untuk bersihkan drainase, sampaikan dulu. Imbau pedagang agar bongkar sendiri lapaknya. Sediakan tempat yang layak, apalagi mereka sudah lama berdagang,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa para pedagang turut berkontribusi melalui retribusi pasar, namun menurutnya pemeliharaan fasilitas umum pasar selama ini masih sangat minim.
“Kalau pedagang kita tarik retribusinya, kewajiban pemerintah juga menyediakan tempat yang layak. Tapi kalau mereka bikin lapak sendiri di luar sistem, pemerintah juga nggak bisa tarik retribusi. Ini merugikan daerah juga,” imbuhnya.
Soal potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rudianur meminta Pemkab menertibkan semua kegiatan usaha di luar pasar resmi, terutama pasar-pasar dadakan seperti yang menjamur di Jalan Christopel Mihing dan sekitarnya.
“Pasar-pasar liar seperti itu harus ditertibkan juga. Karena bisa saja nanti saat mau pelebaran jalan, kita malah kerepotan, awalnya satu dua saja, sekarang makin banyak sudah semrawut,” ujarnya.
Politisi Golkar ini menilai hal itu sebagai tanda ketidaksiapan pemerintah dalam menyediakan ruang usaha yang layak bagi pedagang, sehingga banyak yang diluar dari pada masuk ke area pasar.
Pantauan di lapangan paska penertiban, kondisi lapak di dalam Pasar Keramat masih terlihat lengang. Banyak lapak kosong belum ditempati, menunjukkan pedagang masih enggan masuk ke area dalam pasar. (nardi)
