PALANGKA RAYA – Anggaran proyek jalan provinsi Hayaping-Patung di Barito Timur akan dibahas ulang. Dari semula Rp37 miliar lebih, kini tersisa Rp5,9 miliar setelah adendum. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, menekankan kajian harus mempertimbangkan aspek teknis, politik, dan kepentingan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Edy menyusul interupsi anggota DPRD Kalteng, Ampera A.Y. Mebas, saat rapat paripurna ke-21, Senin, 25 Agustus 2025.
“Kan kita harus melihat skala prioritas. Saya kira dengan pertimbangan yang matang, secara teknis juga nanti kita sinkronkan dengan pemerintah dan DPRD dengan masyarakat. Kita ada tim teknis dari PU, nanti akan kita cek,” ujar Edy usai rapat paripurna.
Ia meminta DPRD dan tim pemerintah daerah membahas lebih lanjut anggaran jalan tersebut, mumpung masih pembahasan APBD perubahan 2025.
“Ini kan sebuah rancangan, kemarin kan KUA PPAS, sekarang kan APBD-nya. Silahkan nanti dibahas. Kan waktunya cukup panjang, cukuplah untuk pembahasan APBD perubahan ini baru bulan Agustus kok,” kata Edy.
“Di cek aspek politisnya, kepentingan untuk masyarakatnya itu memang misalnya itu jalan yang memberikan pertumbuhan ekonomi, jadi dilihat,” tambahnya.
Dalam rapat itu, Ampera menginterupsi jalannya paripurna dengan agenda
mendengarkan jawaban Pemprov Kalteng atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Perubahan APBD 2025.
Ampera menyoroti pemangkasan anggaran Jalan Hayaping-Patung di Barito Timur.
“Interupsi pimpinan. Yang terhormat Wakil Gubernur dan Saudara Ketua, saya masih mempertanyakan anggaran jalan Hayaping-Patung. Dari Rp30 miliar ditambah Rp7,5 miliar, lalu dikurangi Rp20 miliar dan diadendum Rp5,9 miliar. Kalau dikembalikan saya tidak terima. Harus dikembalikan ke Rp20 miliar supaya nantinya ada penambahan untuk Barito Timur,” kata Ampera dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong.
Diketahui sebelumnya, Ampera mengkritik pemangkasan anggaran perbaikan Jalan Hayaping-Patung. Ampera mengatakan anggaran semula lebih Rp37 miliar merosot menjadi Rp19-20 miliar saat dilelang. Nilai proyek itu kata dia kembali dipotong lewat adendum hingga tersisa Rp5,9 miliar.
“Makanya saya ngomong terus itu. Sudah sekian tahun, itu jalan provinsi bukan kabupaten,” ujar Ampera, Kamis 14 Agustus 2025.
Meski pengerjaan sudah berjalan, ia menilai penyusutan anggaran membuat kualitas pembangunan jalan provinsi itu kian diragukan.
Ampera juga menyinggung seluruh dana pokok pikiran (pokir) miliknya, lebih dari Rp7 miliar, sudah ia dialokasikan khusus untuk perbaikan jalan tersebut.
“Pokir saya aja Rp7 miliar lebih kok jadi Rp5,9 miliar, ini gimana,” katanya.
(Syauqi)
