PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah menyoroti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 yang dinilai kian membebani keuangan daerah.
“Sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian pembiayaan daerah yang lebih hati-hati,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawatie, saat membacakan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna ke-20 di gedung DPRD Kalteng.
Fraksi Gerindra menilai pengendalian pembiayaan tidak cukup sebatas pengawasan. Pemerintah daerah diminta menyiapkan kebijakan efisiensi yang lebih terarah.
“Upaya efisiensi belanja perlu diperkuat agar pengeluaran benar-benar diarahkan untuk belanja produktif yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas,” ujar Endang.
Selain persoalan defisit, Fraksi Gerindra juga menyoroti serapan anggaran yang rendah di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi itu dinilai menghambat jalannya program prioritas.
“Rendahnya serapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah juga harus mendapat perhatian agar tidak menghambat program prioritas yang seharusnya segera dilaksanakan,” kata Endang.
(Syauqi)
