PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan digitalisasi desa dengan anggaran pemerintah provinsi.
“Digitalisasi pemerintahan desa melalui aplikasi SIAPDes yang tengah didorong pemerintah daerah juga perlu disinergikan dengan kebijakan anggaran provinsi agar pelayanan publik semakin efektif dan merata,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Endang Susilawatie, saat membacakan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna ke-20 di gedung DPRD Kalteng.
Endang mengingatkan, prinsip efisiensi dan efektivitas belanja daerah harus tetap dijaga sesuai amanat Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Fraksi Gerindra juga menegaskan tata kelola Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, disiplin, dan berbasis kinerja.
“Kami mendorong agar setiap program dan kegiatan memiliki indikator capaian yang terukur, sehingga mudah dievaluasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi menekankan pemanfaatan teknologi digital dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran sebagai langkah penting menutup celah pemborosan.
“Setiap rupiah anggaran harus memberi dampak nyata bagi rakyat Kalimantan Tengah,” kata Endang.
(Syauqi)
30 Mei 2026
18:43
