PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan Kartu Huma Betang Sejahtera bagi masyarakat miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil I hingga IV. Program kartu terintegrasi ini ditargetkan berjalan serentak pada 2026.
Kartu itu akan memuat sejumlah layanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Herson B Aden, mengatakan penerima program adalah masyarakat yang masuk dalam DTSEN.
“Khususnya yang berada dalam desil I sampai dengan desil IV, itu prioritas untuk bisa diberikan bantuan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, bagi masyarakat rentan di wilayah kabupaten/kota,” ujar Herson usai membuka rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng di Kantor Gubernur, Rabu, 27 Agustus 2025.
Herson menegaskan penerima manfaat akan dipastikan terlebih dulu apakah sudah menerima bantuan serupa atau belum. “Iya (masyarakat desil I hingga IV akan mendapat Kartu Huma Betang Sejahtera), apabila tidak tumpang tindih dengan bantuan lain,” katanya.
Menurut Herson, kartu tersebut mencakup beragam layanan, termasuk bantuan pendidikan bagi anak kuliah. “Terutama untuk bantuan pendidikan bagi anggota keluarga yang kuliah, karena Pak Gubernur ingin satu keluarga satu sarjana, jadi dia masuk di dalam program itu,” tuturnya.
Ia menambahkan, penyaluran program membutuhkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten hingga desa.
“Inikan objek lokasi fokusnya berada di kabupaten, sampai ke tingkat desa, maka dari itu kami melakukan kerja sama dengan kabupaten, karena penerima program ini masyarakat di wilayah kabupaten masing-masing,” ucapnya.
Kelompok penerima manfaat ditentukan berdasarkan DTSEN, namun data itu masih diverifikasi. “Itukan (DTSEN) data dari nasional, kami masih verifikasi, oleh sebab itu data ini yang akuratnya harus bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota hingga di tingkat desa,” kata Herson.
Hingga kini, Pemprov Kalteng masih menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan program.
“Program ini akan berjalan di tahun 2026 untuk seluruh wilayah Kalteng, saat ini masih persiapan,” ujar Herson.
(Syauqi)
