PALANGKA RAYA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat pembahasan rancangan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Tengah terkait program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD++) untuk tahun 2025 di Aula DLH Kalteng, Palangka Raya, Selasa 4 Februari 2025.
Rapat ini dihadiri oleh jajaran pejabat DLH, akademisi, serta perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan.
Sekretaris DLH Kalteng, Noor Halim, yang memimpin jalannya rapat dan memberikan arahan terkait substansi rancangan SK tersebut.
Dalam kesempatan itu, Noor Halim menyampaikan bahwa pembahasan rancangan SK Gubernur telah mengalami berbagai perkembangan.
Masukan dari peserta rapat turut memperkaya isi dokumen, sehingga beberapa usulan penyempurnaan diajukan demi memperjelas kebijakan yang akan diterapkan pada tahun mendatang.
“Rapat ini masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya agar keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat,” ujar Noor Halim.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pihak terkait dalam mendukung kebijakan REDD++.
Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan melalui upaya konservasi hutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Rapat ini menjadi momentum strategis untuk memastikan implementasi program REDD++ di Kalteng dapat berjalan optimal sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan nasional.
Dengan perencanaan yang matang dan berbasis partisipasi, diharapkan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim serta perlindungan hutan di wilayah Kalteng dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
(Sya'ban)
