PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memusatkan perhatian pada penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah pemberian insentif pajak yang akan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, saat memberikan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalteng dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, belum lama ini.
Edy menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memberi ruang lebih besar bagi pelaku UMKM agar dapat berkembang, sekaligus menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah tetap inklusif.
“UMKM dan koperasi adalah fondasi ekonomi daerah. Karena itu, dukungan fiskal berupa keringanan pajak dan kemudahan perizinan disiapkan agar mereka bisa tumbuh lebih cepat dan kompetitif,” ujar Edy.
Selain dukungan fiskal, Pemprov Kalteng juga menyiapkan berbagai program non-pajak, mulai dari promosi produk lokal dalam pameran, pelatihan peningkatan kualitas, hingga digitalisasi pemasaran.
Upaya ini diharapkan dapat memperluas pasar produk unggulan daerah, tidak hanya di Kalimantan Tengah, tetapi juga di luar wilayah.
Edy menambahkan, penguatan UMKM bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga sosial.
Menurutnya, sektor ini mampu membuka lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan memperbesar peran UMKM dan koperasi, kita berharap tercipta ekosistem ekonomi yang sehat, inklusif, serta berdaya saing tinggi. Itu juga akan mendukung percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia menekankan, agar kebijakan ini berjalan efektif, diperlukan dukungan DPRD Kalteng. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif diyakini menjadi kunci agar setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
(Sya'ban)
