JAKARTA— Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa pihaknya terus memasifkan pengawasan untuk mencegah adanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang berangkat secara ilegal.
Hal itu disampaikan Mukhtarudin usai menerima audiensi Cipayung Plus Kalteng di Jakarta pada Kamis, kemarin.
Dalam audiensi tersebut, Mukhtarudin mengusulkan program kolaboratif berupa sosialisasi perlindungan pekerja migran di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
Mengingat, kata Mukhtarudin, Perlindungan pekerja migran bukan cuma tugas pemerintah. Namun, generasi muda, organisasi kepemudaan, dan masyarakat luas harus ikut andil dalam pengawasan.
“Kami secara rutin menyosialisasikan pentingnya pelindungan PMI di tanah air, agar tidak ada yang berangkat secara ilegal,” tutur Mukhtatudin.
Menter P2MI juga memastikan akan terus menjalin kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Kalimantan Tengah dan swasta agar tidak ada lulusan yang terjebak berangkat ke luar negeri sebagai PMI nonprosedural.
“Karena memberangkatkan PMI ilegal tanpa dokumen dan lain-lain itu, hukumannya sangat berat,” ungkap Mukhtarudin.
Politisi senior Golkar ini bilang sosialisasi dan edukasi juga dinilai penting sebagai salah satu upaya tidak langsung dalam mencegah adanya warga negara yang nekat berangkat ke luar negeri untuk bekerja tanpa melalui prosedur resmi.
“Saya kira dengan pemahaman yang baik tentang prosedur resmi, masyarakat dapat terhindar dari risiko penipuan dan eksploitasi tenaga kerja ilegal,” pungkas Mukhtarudin.
(adista)
