SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M Kurniawan Anwar menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang akan diterapkan pemerintah daerah tidak boleh sampai mengganggu pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami harapkan jangan sampai efisiensi ini mengganggu gaji dan tunjangan ASN,” tegas Kurniawan, Kamis 16 Oktober 2025.
Menurutnya, keberlangsungan tunjangan ASN memiliki dampak besar terhadap daya beli masyarakat. Jika daya beli tetap terjaga, maka perputaran ekonomi di tingkat daerah pun akan terus berjalan baik meski dalam kondisi efisiensi.
“Dengan adanya tunjangan, daya beli tetap terjaga, dan itu memberi efek berantai bagi ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Politisi PAN juga menekankan pentingnya langkah konkret dari Pemkab Kotim untuk memperkuat fundamental ekonomi daerah. Ia mendorong agar pemerintah lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
“Pemkab Kotim harus bijak dan cepat menyikapi adanya pemangkasan anggaran tahun 2026. Kita paham terjadi perubahan fiskal, tapi kebijakan harus tepat agar inflasi dan pergerakan ekonomi tetap stabil,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik demi kemajuan Kotim.
Diberitakan sebelumnya, efisiensi anggaran tahun 2026 menyebabkan APBD Kotim diperkirakan mengalami penurunan sekitar Rp383 miliar dibanding tahun 2025. (nardi)
