PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta Pemerintah Provinsi menjelaskan langkah strategis untuk mempercepat realisasi belanja modal 2026, agar tidak kembali terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Okki Maulana Razak, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
“Bagaimana langkah Pemerintah Provinsi untuk mempercepat realisasi belanja modal tahun 2026 agar tidak kembali terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran? Apakah telah dilakukan perbaikan sistem perencanaan, pelelangan dini, dan penguatan koordinasi antar-perangkat daerah guna memastikan efektivitas pelaksanaan program prioritas?” ujar Okki.
Fraksi Golkar juga menyoroti efisiensi anggaran. Okki mempertanyakan, komitmen Pemerintah Provinsi untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap kegiatan non-prioritas.
“Bagaimana hasil efisiensi tersebut akan dialihkan untuk memperkuat belanja publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan?” tanya Okki.
Selain itu, Fraksi mencermati realisasi belanja hibah hingga triwulan ketiga 2025, khususnya kepada organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan, serta lembaga pendidikan nonformal, yang masih relatif rendah dibanding target.
Menurut Okki, alokasi ini memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan sosial yang berkontribusi pada pembinaan moral, kerukunan umat, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Sehubungan dengan itu, Fraksi memohon penjelasan mengenai penyebab keterlambatan realisasi serta langkah konkret yang ditempuh untuk percepatan penyalurannya, agar pelaksanaan belanja hibah dapat direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, dan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas serta asas keadilan bagi seluruh penerima manfaat di Kalteng,” tambahnya.
(Syauqi)
