SAMPIT – Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) menyoroti dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan 17 unit ekskavator senilai hampir Rp20 miliar yang dikelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Proyek tersebut dilaksanakan selama tahun anggaran 2021–2023 dan kini tengah dalam penyelidikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng).
Ketua Umum KPPM, Muhammad Ridho, menyatakan bahwa dugaan mark-up harga, proses pengadaan yang tidak transparan, serta penggunaan alat yang tidak sesuai peruntukan merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap rakyat.
“Kami menuntut Kejati Kalteng untuk tidak hanya memeriksa, tetapi menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan ada istilah ‘kasus kecil'. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat,” tegas Ridho.
Ia juga mengkritik sikap bungkam sejumlah pejabat daerah yang dinilai memperkuat dugaan adanya upaya menutup-nutupi kasus tersebut.
“Kalau memang bersih, buktikan dengan keterbukaan. Publik berhak tahu ke mana uang miliaran rupiah itu digunakan,” ujarnya.
Ridho kemudian menyampaikan empat tuntutan utama KPPM terkait kasus ini, yakni Kejati Kalteng segera menaikkan kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka bila bukti sudah cukup.
BPK dan Inspektorat Daerah melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap pengadaan ekskavator di Dinas Pertanian Kotim.
Pemerintah Kabupaten Kotim membuka dokumen kontrak, tender, serta laporan penggunaan alat berat secara transparan.
DPRD Kotim membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk memastikan pengawasan publik berjalan efektif.
KPPM menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas melalui audiensi publik, aksi moral, serta pelaporan lanjutan kepada aparat penegak hukum.
“Kami tidak sedang mencari panggung, kami sedang menagih keadilan. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap masa depan pemuda dan rakyat Kotim,” tutup Ridho. (nardi)
