PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk memastikan program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Ha tersebut disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, saat membuka Pelatihan Sertifikasi ISPO Tahun 2025 di Aula BPSDM Provinsi Kalteng, Selasa, 4 November 2025.
Dalam sambutannya, Herson menegaskan bahwa Pemprov Kalteng tidak hanya berhenti pada tahap pelatihan, tetapi akan mengawal hingga tahap pendampingan dan sertifikasi pekebun.
“Pelatihan ini tidak berhenti di ruang kelas, tetapi harus berbuah hasil nyata. Pemerintah akan mengawal proses pendampingan hingga terbitnya sertifikat ISPO bagi pekebun yang memenuhi standar,” tegas Herson.
Ia menjelaskan, sertifikasi ISPO merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola perkebunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui sertifikasi ini, pekebun akan memperoleh kepastian hukum atas lahan, memperkuat kelembagaan tani, serta meningkatkan nilai jual hasil produksi.
“Sertifikasi ISPO bukan hanya soal memenuhi standar, tetapi juga tentang memperkuat posisi tawar pekebun dan memastikan usaha tani mereka diakui secara legal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Herson juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan ISPO membutuhkan sinergi multipihak, baik antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, maupun masyarakat sebagai pelaku utama.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem perkebunan yang lebih tangguh dan adaptif terhadap tuntutan pasar global.
“Kegiatan ini adalah contoh nyata kolaborasi strategis antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi ini menjadi kunci agar perkebunan rakyat bisa tumbuh kuat dan berdaya saing,” katanya.
Ia menambahkan, Pemprov Kalteng melalui Dinas Perkebunan akan terus memperluas jangkauan pelatihan dan pendampingan ke seluruh kabupaten/kota, agar sertifikasi ISPO tidak hanya dimiliki oleh perusahaan besar, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh pekebun kecil di pelosok daerah.
“Kami ingin pekebun rakyat di desa–desa juga punya akses yang sama terhadap sertifikasi, bukan hanya perkebunan besar. Ini bagian dari keadilan ekonomi yang sedang kita bangun,” pungkasnya.
(Sya'ban)
