PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melakukan rasionalisasi anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat menyusul penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B Aden, menyampaikan bahwa kondisi APBD 2026 tidak sebaik tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, anggaran Kalteng masih berada di kisaran Rp10,2 triliun, sementara pada 2026 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi Rp 5,4 triliun.
“Tahun 2026 kita memang tidak seperti anggaran tahun 2025 tahun 2025 kita anggaran kita hampir 10,2 triliun tahun 2026 itu terjadi penurunan yang luar biasa,” ujar Herson saat pertemuan dengan insan pers di Rujab Gubernur Kalteng, Senin, 22 Desember 2025 malam.
Meski demikian, Herson menegaskan arahan Gubernur Kalimantan Tengah agar seluruh kebijakan dan program tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Tapi yang disampaikan Pak Gubernur apapun yang kita lakukan untuk masyarakat harus bisa kita lakukan,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemprov Kalteng akan menertibkan dan merasionalisasi seluruh kegiatan OPD yang tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat serta tidak memberikan dampak langsung.
“Bila perlu seluruh kegiatan yang ada di OPD yang tidak berbasis ke arah masyarakat dan tidak berdampak langsung itu diminta untuk dirasionallisasikan,” lanjutnya.
Herson menambahkan, meskipun APBD 2026 hanya tersisa sekitar 50,5 persen dibandingkan anggaran tahun 2025, Pemprov Kalteng tetap fokus menjalankan program prioritas yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng.
“Nah ini yang luar biasa. Jadi semangat beliau (Gubernur) untuk masyarakat dengan anggaran yang sudah sisa 50,5% dari anggaran tahun 2025, kami tetap harus fokus dengan melakukan apa yang diprogramkan dan sudah ada dalam RPJMD Kalteng,” tambahnya.
Selain itu, ia berharap kondisi fiskal daerah dapat segera membaik agar seluruh program prioritas yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat berjalan optimal.
“Kita doakan anggaran segera kembali pulih, baik di perubahan anggaran 2026 maupun tahun-tahun berikutnya, sehingga visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah bisa tercapai secara optimal,” pungkas Herson.
(Syauqi)
