SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol, menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 seharusnya bukan hal yang mengejutkan bagi pemerintah daerah. Menurutnya, pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya semestinya bisa menjadi rujukan dalam menyusun langkah antisipatif.
Ia menilai, penyesuaian anggaran tidak boleh berdampak pada terhambatnya program-program prioritas yang telah dijanjikan kepala daerah kepada masyarakat.
Fokus anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang memberi dampak nyata terhadap perekonomian warga, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
“Penataan ulang program perlu dilakukan dengan melihat skala prioritas. Kegiatan yang tidak memberi manfaat langsung seharusnya ditekan, sehingga anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Minggu 4 Januari 2026.
Gaol optimistis seluruh program kerja kepala daerah periode 2025–2030 tetap dapat dijalankan sesuai visi dan misi, asalkan pengelolaan anggaran dilakukan secara terarah dan tepat sasaran. Kunci utama menghadapi efisiensi, menurutnya, adalah menghindari pemborosan pada kegiatan seremonial atau program yang minim manfaat.
Ia mengingatkan, jika prinsip tersebut diabaikan, kebijakan efisiensi justru berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam menentukan kebijakan belanja.
Dalam konteks menjaga ekonomi daerah, Gaol juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Ia menilai praktik pungutan liar yang masih marak menjadi salah satu faktor yang ikut menggerus ekonomi warga.
“Contohnya pungli di hampir semua SPBU di Kotim. Kalau yang terlihat jelas saja belum ditindak tegas, tentu sulit berharap pemberantasan pungli bisa berjalan menyeluruh,” tegasnya.
Selain itu, anggota Komisi III ini mendorong optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya Pantai Ujung Pandaran yang telah menelan anggaran sekitar Rp40 miliar, namun belum memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah, padahal kawasan tersebut dinilai sangat potensial.
Di sektor ketenagakerjaan, Gaol menilai pemberdayaan UMKM dan kelompok pertanian masih perlu ditingkatkan. Penguatan sektor ini dinilai strategis untuk menekan angka pengangguran di Kotim, yang selama ini tercatat sebagai salah satu penyumbang pengangguran terbesar di Kalteng.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah lebih konsisten dan cermat dalam menjalankan setiap program, dengan politik anggaran yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. (nardi)
