PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih fokus pada pelaksanaan program prioritas di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Arahan tersebut disampaikan Edy Pratowo saat menghadiri pertemuan Gubernur bersama seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Selasa, 20 Januari 2026.
Dalam arahannya, Wagub menyampaikan bahwa penurunan anggaran tidak boleh menghambat capaian pembangunan daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, program-program yang telah ditetapkan tetap dapat berjalan secara optimal.
“Kita bisa me-manage sedemikian rupa anggaran di Kalteng, terutama untuk program-program prioritas,” ujar Edy Pratowo.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.
Menurutnya, kolaborasi dapat menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran, namun harus dilakukan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
“Kerja sama dengan pihak ketiga bisa dilakukan, tetapi tetap harus hati-hati agar tidak berhadapan dengan hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa kondisi anggaran yang terbatas menuntut OPD untuk bekerja lebih fokus dan terarah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
“Dengan anggaran yang terbatas ini, diharapkan kita lebih fokus,” katanya.
Selain fokus dan kehati-hatian, Edy Pratowo juga menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah.
Ia meminta setiap OPD aktif menyampaikan masukan dan potensi kendala sejak dini agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat.
“Kita diharapkan juga senantiasa berkoordinasi. Masukan segera disampaikan agar antisipasi lebih cepat, dikoordinasikan dengan baik, solusi langkah apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik,” tandasnya.
Diketahui, APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 tercatat sekitar Rp5,4 triliun atau turun sekitar 34,71 persen dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun.
(Sya'ban)
