PALANGKA RAYA – Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi tantangan serius bagi postur anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menekankan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi solusi utama demi menjaga kesinambungan belanja daerah.
“Kita mengapresiasi dan kita tetap mendukung badan pendapatan daerah Kalteng karena mengingat bahwa DBH kita berkurang. Tentu saja optimalisasi pendapatan daerah salah satu solusi untuk mendapatkan sumber pendapatan belanja,” ujar Purdiono usai RDP dengan Bapenda Kalteng di ruang komisi I, Selasa, 20 Januari 2026.
Purdiono menjelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak bisa bekerja sendirian dalam mengejar target. Sinergi antara Pemerintah Provinsi melalui UPT Pendapatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dinilai sangat krusial, terutama dalam menjalankan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 terkait pembagian hasil (sharing) pajak kendaraan.
“Yang perlu ditekankan lagi badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini tidak bisa berdiri sendiri karena UPT pendapatan daerah di daerah itu juga perlu kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kota,” jelasnya.
Selain koordinasi antarinstansi, RDP tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur pelayanan jemput bola, seperti penambahan armada Samsat Keliling. Purdiono sepakat bahwa upaya peningkatan PAD harus didukung dengan alokasi anggaran operasional yang memadai.
“Tadi beberapa OPD berharap penganggaran untuk membeli mobil Samsat keliling agar peningkatan transportasi untuk upaya peningkatan pad melalui kendaraan,” kata Purdiono.
Ia menegaskan bahwa investasi pada sarana prasarana merupakan hal logis untuk memacu pendapatan.
“Kalau biaya untuk meningkatkan PAD kurang masa kita hanya bisa menerima, tentu saja ada upaya kita untuk meningkatkan PAD, itulah intinya,” pungkasnya.
(Syauqi)
