PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mengawal proses pemekaran Desa Timpah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas. Hal ini dilakukan untuk memastikan aspirasi warga terkait perluasan wilayah tidak terhambat di tingkat birokrasi provinsi.
Juru Bicara Dapil V DPRD Kalteng, Noor Fazariah Kamayanti, menyatakan pihaknya akan melakukan penelusuran langsung ke Biro Pemerintahan guna mengetahui sejauh mana progres dan kendala yang dihadapi.
“Terkait pemekaran desa, kami akan telusuri di tingkat provinsi, khususnya di Biro Pemerintahan, untuk mencari tahu apa penyebab hambatannya,” tegas Kamayanti dalam laporannya di Rapat Paripurna DPRD Kalteng.
Kamayanti juga menyinggung kondisi fiskal Kabupaten Kapuas yang diproyeksikan mengalami penurunan APBD hingga 50 persen pada tahun 2026.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah kabupaten tetap memiliki program penguatan desa melalui alokasi bantuan Rp1 miliar per desa.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, Pdt. Yusep Eter, DPRD Kalteng berjanji akan melakukan inventarisasi masalah secara mendalam.
“Kami akan pilah mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana yang masuk ranah provinsi, termasuk penyelesaian pembangunan Gereja GKE di jalan poros yang tertunda sejak 2018 agar bisa dianggarkan kembali,” pungkasnya.
(Syauqi)
11 Mei 2026
12:15
