SAMPIT – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi di awal Ramadan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tidak hanya dipersoalkan dari sisi distribusi, tetapi juga dari lemahnya pengawasan harga di tingkat bawah.
Di lapangan, harga elpiji melonjak tajam hingga menyentuh Rp40 ribu bahkan Rp50 ribu per tabung. Padahal, Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan Rp22 ribu. Kondisi ini dinilai merugikan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada gas subsidi.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kotim Susilo menilai persoalan utama bukan semata gangguan teknis, melainkan lemahnya sistem kontrol distribusi hingga ke pangkalan.
“Ramadan itu agenda rutin setiap tahun. Lonjakan konsumsi sudah bisa diprediksi. Kalau setiap momentum besar selalu muncul alasan teknis, berarti ada yang salah dalam sistem pengawasan dan mitigasinya,” ujarnya, Selasa 24 Februari 2026.
Ia menegaskan, elpiji 3 kilogram merupakan penopang utama UMKM seperti warung makan, pedagang kaki lima hingga usaha katering kecil. Ketika harga melonjak hampir dua kali lipat dari HET, margin usaha langsung tergerus.
“Kalau biaya energi naik hampir dua kali lipat, jangan heran kalau harga makanan ikut naik. Ini bukan sekadar soal gas, tapi soal stabilitas ekonomi rakyat kecil,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kotim, Johny Tangkere, melakukan inspeksi mendadak di SPBE PT Niaga Jaya Makmur, Desa Pelangsian, Kecamatan MB Ketapang. Sidak tersebut dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait kelangkaan elpiji 3 kilogram di sejumlah wilayah.
Dari hasil sidak diketahui sempat terjadi kerusakan kompresor sehingga semua nozzle pengisian tidak dapat beroperasi. Namun saat inspeksi dilakukan, kompresor sudah kembali berjalan normal.
Dari total 12 nozzle yang tersedia, sebanyak 9 nozzle dalam kondisi berfungsi. Sementara dua nozzle masih disegel oleh Polda saat sidak sebelumnya, dan satu nozzle lainnya masih dalam kondisi rusak dan menunggu perbaikan.
Meski demikian, kalangan dunia usaha dan legislatif tetap menilai persoalan distribusi harus dibenahi secara menyeluruh agar tidak terulang setiap momentum besar.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim, Dadang H Syamsu, menegaskan Pertamina tidak bisa berlindung di balik alasan teknis saat distribusi tersendat dan harga melonjak tajam.
“Pertamina itu pemegang mandat negara. Rantai pasok dari depot sampai pangkalan adalah tanggung jawab penuh mereka. Jangan setiap ada masalah, masyarakat hanya diberi penjelasan normatif,” ucapnya.
Menurutnya, gangguan fasilitas maupun lonjakan permintaan tidak bisa dijadikan pembenaran jika berdampak langsung pada kelangkaan dan kenaikan harga yang signifikan.
“Gas ini subsidi untuk rakyat kecil, bukan barang mewah. Kalau harganya sampai Rp50 ribu, berarti ada yang tidak beres dalam pengawasan dan kontrol distribusi,” tegasnya.
Warga tidak butuh pernyataan stok cukup diatas kertas saja. Rakyat butuh gas tersedia dan harga sesuai HET realitas di lapangan. (Nardi)
