JAKARTA – Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Maluku, Alimudin Kolatlena, memberikan apresiasi positif terhadap pertemuan strategis yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat baru-baru ini.
Anggota Komisi VIII DPR ini menilai pertemuan tersebut sebagai langkah konkret dalam memperkuat fondasi kebangsaan di Bumi Raja-Raja.
Menurut Alimudin, kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Kementerian Agama merupakan kebutuhan mutlak, mengingat karakteristik Maluku yang memiliki keberagaman masyarakat yang sangat tinggi.
Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah
Alimudin sepakat dengan pernyataan Gubernur bahwa sinergi lintas instansi adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial.
“Saya kira apa yang dilakukan Gubernur dengan merangkul Kementerian Agama adalah langkah yang tepat. Sebagai daerah yang plural, stabilitas Maluku sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai toleransi dirawat melalui kebijakan pemerintah yang sinkron antara pusat dan daerah,” ujar Alimudin, Rabu 18 Maret 2026.
Toleransi Sebagai Pilar Pembangunan
Lebih lanjut, politisi ini Gerindra ini menekankan bahwa keberagaman di Maluku harus dikelola dengan bijak agar menjadi kekuatan, bukan kerentanan. Kolatlena mendukung penuh upaya pemerintah provinsi yang membuka diri terhadap dukungan berbagai stakeholder.
Upaya memperkuat kerukunan di Maluku dilakukan melalui penguatan nilai-nilai toleransi secara mendalam hingga ke tingkat akar rumput.
Alimudin mengatakan dengan menjadikan Maluku sebagai laboratorium perdamaian dan simbol kerukunan umat beragama di Indonesia, diharapkan keharmonisan yang tercipta dapat menjadi contoh nasional.
Hal ini, lanjut Kolatlena, didukung dengan mendorong keterlibatan aktif berbagai stakeholder, khususnya lembaga keagamaan, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan stabilitas wilayah secara berkelanjutan.
Alimudin berharap pertemuan ini segera ditindaklanjuti dengan program-program nyata yang menyentuh masyarakat, sehingga semangat toleransi tidak hanya berhenti pada tataran dialog pejabat, tetapi dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat beragama di Provinsi Maluku.
“Kami di DPR RI akan terus mengawal agar dukungan dari pemerintah pusat, khususnya Kemenag, benar-benar maksimal untuk Maluku, demi terwujudnya masyarakat yang rukun dan damai,” pungkas Alimudin Kolatlena.
(adista)
