SAMPIT – Kerusakan jalan hingga jembatan menjadi keluhan utama masyarakat saat anggota DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, melaksanakan reses di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Rabu 8 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, warga secara langsung menyampaikan kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan dan menghambat aktivitas sehari-hari, terutama akses transportasi dan perekonomian.
“Jembatan kayu di Baamang banyak yang rusak jadi kami mohon ini perhatian Pemerintah dan DPRD Provinsi agar bisa direhab, karena berbahaya,” ujar salah satu warga.
Mereka juga berharap jika memang bisa dilakukan perbaikan total secara permanen di beton dan disampaikan ke tingkat pusat karena juga hadir tenaga ahli DPR RI dari Muhammad Syauqie.
Menanggapi hal itu, Abdul Hafid mengakui bahwa persoalan infrastruktur memang masih menjadi pekerjaan rumah besar di sejumlah wilayah di Kotim.
“Masalah jalan rusak dan jembatan ini memang sering kita dengar dan rasakan langsung. Ini harus menjadi perhatian serius, karena menyangkut aktivitas masyarakat,” ujar politisi PAN ini.
Ia menegaskan, sebagai anggota Komisi IV yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, dirinya siap memperjuangkan perbaikan jalan dan jembatan yang dikeluhkan warga.
Ia juga menegaskan bahwa setiap usulan akan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Nanti akan kita pilah, mana yang menjadi kewenangan kabupaten atau provinsi. Jangan sampai tumpang tindih, apakah bisa dianggarkan di kabupaten atau provinsi. Kalau memang memungkinkan, bisa juga kita dorong ke pusat,” jelasnya.
Menurutnya, sinergi lintas tingkatan pemerintahan sangat penting, terlebih dalam kegiatan reses tersebut turut hadir tenaga ahli DPR RI dari M Syauqie yang akan membantu menyalurkan aspirasi ke tingkat nasional.
“Ini juga menjadi keuntungan karena ada tenaga ahli DPR RI yang hadir. Nantinya aspirasi ini bisa disampaikan ke Komisi V yang membidangi infrastruktur dan pembangunan,” tambahnya.
Hafid menegaskan, keterbatasan kewenangan dan anggaran tidak boleh menjadi penghambat dalam mencari solusi atas persoalan masyarakat.
“Kalau hanya mengandalkan satu pihak, tentu terbatas. Maka harus ada kolaborasi agar percepatan pembangunan bisa dilakukan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya juga warga Baamang sehingga memahami kondisi jalan rusak, sehingga persoalan tersebut menjadi prioritas yang akan diperjuangkan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Aspirasi masyarakat ini akan kami bawa dan perjuangkan agar ada penanganan konkret,” tandasnya.
Melalui kegiatan reses ini, ia berharap berbagai keluhan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, dapat segera mendapatkan solusi dan perhatian dari pemerintah. (nardi)
