SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggandeng perusahaan besar swasta (PBS) sebagai mitra strategis dalam menjalankan program Sistem Integrasi Sapi-Sawit (SISKA). Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kemandirian pemenuhan protein hewani di daerah.
Langkah awal dilakukan melalui rapat koordinasi bersama sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, guna menjajaki potensi kerja sama sekaligus mempersiapkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah dan pihak PBS.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim, Yephi Hartady Periyanto, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah provinsi. Sebelumnya, pemerintah provinsi telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan serta Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
“Dari provinsi itu diminta untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing kepala daerah. Maka kami di kabupaten juga akan melaksanakan MoU dengan PBS, karena potensi pengembangan program ini sangat besar, terutama di Kalteng yang memiliki banyak perusahaan sawit,” ujarnya, Sabtu 11 April 2026.
Menurut Yephi, momentum ini juga berkaitan dengan pembahasan mengenai Evaluasi Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Sekitar (EPKMS) yang kerap disandingkan dengan kewajiban plasma 20 persen. Ia menegaskan bahwa EPKMS memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan plasma.
“Kalau plasma itu konsepnya lebih kepada pembagian lahan. Tapi EPKMS ini lebih luas, kita bicara pengembangan sentra produksi, kemitraan usaha, hingga sektor ekonomi lainnya. Termasuk peternakan sapi yang juga bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai, program SISKA menjadi peluang untuk menggeser pola pikir masyarakat yang selama ini cenderung berfokus pada plasma. Melalui integrasi sapi dan sawit, masyarakat dapat memperoleh alternatif usaha yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi.
“Tidak hanya kebun, tapi bisa juga diarahkan ke peternakan. Misalnya PBS membantu pengadaan ternak, kemudian dikelola oleh koperasi atau kelompok tani. Ini bisa menjadi bentuk kemitraan baru yang lebih produktif,” katanya.
Dari sisi kebutuhan daerah, Yephi menegaskan bahwa program ini sangat penting mengingat Kotim merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk besar dan konsumsi protein hewani yang tinggi.
“Harapannya, kebutuhan protein bisa dipenuhi dari produksi lokal, sehingga kita tidak terlalu bergantung dari luar daerah,” ucapnya.
Ia juga mengakui bahwa sebagian PBS sebenarnya telah menjalankan program serupa, namun belum terpantau secara optimal, khususnya oleh bidang peternakan. Selama ini, laporan perusahaan lebih banyak masuk ke sektor perkebunan.
“Padahal kalau terlapor juga di bidang peternakan, kami bisa menyusun strategi pengembangan yang lebih terarah untuk mendukung swasembada protein,” ungkapnya.
Data Dinas Pertanian mencatat, luas areal perkebunan PBS di Kotim mencapai sekitar 400 ribu hektare, dengan 40 murni di Kotim dan 16 wilayahnya masuk kabupaten lain, total 56 perusahaan.
Dari jumlah tersebut, pihaknya menargetkan setidaknya 20 perusahaan dapat aktif menjalankan kemitraan SISKA pada tahun pertama. Saat ini, diperkirakan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang mulai menjalankan program tersebut dengan skala berbeda.
“Target kami tidak muluk-muluk, kalau 20 PBS sudah aktif di tahun pertama itu sudah sangat baik. Sekarang sudah ada belasan yang berjalan, meski skalanya masih bervariasi, ada baru 10 atau 20 bahkan ratusan ada,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program SISKA tidak hanya berdampak pada hulu produksi, tetapi juga pada stabilitas harga di sektor hilir. Dengan ketersediaan stok daging yang cukup, harga di pasaran diharapkan lebih terkendali.
“Kalau stok tersedia, kita bisa mengendalikan harga. Seperti beras yang sekarang relatif stabil karena ada pola penyerapan. Harapannya, daging juga bisa seperti itu ke depan,” tandasnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, program SISKA diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus ketahanan pangan di Kotim. (Nardi)
