SAMPIT – Kerusakan yang terus berulang di Jembatan Jalan Kapten Mulyono, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), atau dijuluki Jembatan Patah kembali mendapat perhatian setelah adanya korban jiwa. Selain faktor usia, kondisi jembatan disebut kian memburuk akibat pencurian komponen serta kendaraan bermuatan berlebih yang masih nekat melintas.
Pengawas Lapangan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Alfian menjelaskan bahwa penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat sementara. Perbaikan hanya dilakukan pada bagian yang rusak seperti mengganti kayu ulin yang patah dan baut yang hilang.
“Perbaikannya hanya sebatas penggantian kayu ulin yang rusak dan baut yang lepas atau hilang. Jadi memang belum ada perbaikan secara menyeluruh,” ujarnya, Senin 27 April 2026.
Ia menyebutkan, material yang digunakan pun bukan dari pengadaan baru. Pihaknya hanya memanfaatkan kayu ulin bekas hasil bongkaran jembatan sebelumnya yang masih tersedia di gudang.
“Kayu yang dipakai itu masih kayu ulin, tapi bekas bongkaran jembatan lama yang ada di kantor. Tidak ada pengadaan material baru,” katanya.
Menurut Alfian, kondisi struktur jembatan yang sudah banyak mengalami kelonggaran membuat hasil perbaikan tidak bisa bertahan lama. Bahkan, daya tahannya diperkirakan hanya beberapa bulan saja.
“Karena banyak bagian yang sudah longgar, ditambah materialnya bekas, paling kuat bertahan dua sampai tiga bulan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti hilangnya sejumlah komponen jembatan, seperti pelat besi dan baut, yang diduga kuat akibat pencurian.
“Ada beberapa pelat besi yang hilang. Kemungkinan besar dicuri, karena kalau tidak dicuri tidak mungkin hilang begitu saja,” ungkapnya.
Di sisi lain, pelanggaran tonase menjadi faktor dominan yang mempercepat kerusakan. Padahal, batas maksimal beban jembatan hanya sekitar 10 ton, namun kendaraan dengan muatan lebih dari dua kali lipat masih sering melintas.
“Yang lewat itu bisa lebih dari 20 ton, bahkan truk kontainer juga sering. Ini yang membuat jembatan cepat rusak,” tegasnya.
Ia menambahkan, meskipun jalur alternatif tersedia, kendaraan berat tetap memilih melintas di ruas tersebut. Upaya pembatasan sebenarnya pernah dilakukan dengan menutup akses, namun tidak berjalan efektif karena minim pengawasan.
“Pernah ditutup, tapi dirusak dan tetap dilewati. Ini perlu koordinasi lintas instansi, terutama dengan Dinas Perhubungan untuk pengawasan,” katanya.
Alfian menegaskan bahwa pihaknya hanya menangani aspek teknis perbaikan. Sementara untuk pengaturan lalu lintas dan pembatasan kendaraan, menjadi kewenangan instansi lain.
“Kalau penutupan itu memungkinkan, tapi harus ada koordinasi. Kami di PU fokus di teknis, sedangkan pengaturan lalu lintas ada di Dinas Perhubungan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sempat ada rencana perbaikan total, termasuk penggantian lantai jembatan pada tahun 2026. Namun hingga kini belum ada kepastian realisasinya.
“Memang sempat diwacanakan tahun ini ada penggantian total lantai, tapi sampai sekarang belum ada informasi lanjutan,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di kawasan Jembatan Patah pada Sabtu 25 April 2026 malam. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka berat, diduga dipicu kondisi jembatan yang rusak serta minim penerangan di lokasi.
Sementara itu, Bupati Kotim Halikinnor menyampaikan bahwa pembangunan ulang jembatan tersebut sebenarnya telah masuk dalam rencana anggaran tahun 2026. Namun, rencana itu belum dapat direalisasikan setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada sektor infrastruktur.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menganggarkan kembali pembangunan jembatan tersebut. Halikinnor menegaskan bahwa kondisi Jembatan Patah memang sudah memerlukan penanganan permanen melalui pembangunan baru. (Nardi)
