PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan aparatur sipil negara (ASN) melalui kegiatan Penguatan Kapasitas HAM Tahun 2026.
Kegiatan tersebut dibuka Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, di Borneo Meeting Room Alltrue Hotel, Palangka Raya, Kamis 30 April 2026.
Dalam sambutannya, Linae menegaskan bahwa HAM merupakan hak dasar setiap individu yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Karena itu, ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik memiliki peran strategis dalam memastikan prinsip-prinsip HAM diterapkan.
“Pemahaman dan penerapan HAM menjadi hal mendasar bagi ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas ASN, tidak hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan agar mampu mengintegrasikan nilai HAM dalam pekerjaan sehari-hari.
“Penguatan tersebut penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi,” tambahnya.
Selain itu berharap kegiatan ini mampu memperkuat komitmen ASN dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Kita masih menghadapi tantangan dalam implementasi HAM, terutama dalam hal pemahaman dan penerapannya di birokrasi,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalteng melalui Kabag Tata Usaha dan Umum, Zulzaeni Mansyur, menekankan pentingnya penerapan HAM dalam sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Pemenuhan hak masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, menjadi perhatian utama pemerintah dan harus terus diperkuat,” tuturnya.
Peningkatan kapasitas ASN menjadi kunci dalam mendorong layanan publik yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Negara harus hadir melalui pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini, ASN di Kalimantan Tengah diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai HAM secara konsisten, sehingga tercipta birokrasi yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ungkapnya. (yud)
28 Mei 2026
18:58
