PANGKALAN BUN – Bupati Kobar Hj. Nurhidayah, menggelar rapat koordinasi dalam rangka penguatan tata kelola publikasi pemerintah daerah di Aula Sangga Banua, Kantor Bupati setempat.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin 8 Juni 2026 ini dihadiri Sekretaris Daerah Rody Iskandar, Asisten Administrasi Umum Hasyim Muallim, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kontributor Multimedia Center (MMC) dari masing-masing perangkat daerah.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi publikasi dan strategi komunikasi pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara cepat, akurat, dan transparan.
Dalam arahannya, Bupati Hj Nurhidayah menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antar-OPD dalam mempublikasikan berbagai capaian pembangunan yang merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi daerah.
Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berkualitas, berbasis data, dan mampu memberikan gambaran nyata mengenai kinerja pemerintah.
“Setiap perangkat daerah harus mampu mengomunikasikan program dan capaian kerjanya dengan baik kepada masyarakat, melalui publikasi yang terintegrasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
Hj Nurhidayah mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam tata kelola publikasi pemerintah, di antaranya belum optimalnya penyampaian informasi mengenai capaian kinerja OPD serta lemahnya strategi komunikasi dalam merespons berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
Untuk mengatasi hal tersebut, Hj Nurhidayah meminta seluruh perangkat daerah agar tidak bersikap defensif ataupun reaktif secara negatif terhadap kritik yang muncul.
Sebaliknya, pemerintah harus mampu menghadirkan pencerahan publik melalui penyampaian fakta, data, dan bukti nyata di lapangan.
“Ketika muncul isu negatif, jangan dilawan dengan perdebatan yang tidak produktif, tunjukkan capaian kerja melalui data, testimoni masyarakat, maupun visualisasi progres pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya dan itu harus menjadi bagian kritik dan perbaikan kita,” tegasnya.
Hj Nurhidayah menambahkan, transparansi kinerja harus menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah. Setiap tahapan pelaksanaan program perlu diinformasikan kepada masyarakat secara bertahap agar publik memahami proses pembangunan yang membutuhkan waktu dan tahapan yang jelas.
Melalui rapat koordinasi ini, Hj Nurhidayah berharap terbangun sistem publikasi yang lebih terintegrasi, responsif, dan transparan sehingga mampu memperkuat citra positif pemerintah daerah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. (man)
