PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mencatat realisasi pendapatan dan belanja daerah di atas 94 persen pada Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Pulang Pisau H Ahmad Jayadikarta saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau dengan agenda penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta pembahasan Raperda terkait perubahan struktur sub kebencanaan pada BPBD, Senin 8 Juni 2026.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Pulang Pisau itu, Wakil Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat direalisasikan dengan baik berkat dukungan seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait.
Menurutnya, keberhasilan tersebut turut ditandai dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah yang kembali diterima Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Sejauh ini kita sudah mendapat predikat WTP yang ke-11 kali dari BPK RI Perwakilan Kalteng. Untuk realisasi pendapatan daerah mencapai 94,36 persen, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar 94,26 persen. Sementara penyertaan modal telah terealisasi 100 persen dari total anggaran daerah yang nilainya lebih dari Rp1 triliun,” ujar Ahmad Jayadikarta.
Ia menegaskan, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk keterbukaan pemerintah kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran daerah. Melalui laporan tersebut, pemerintah juga dapat melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.
Wakil Bupati berharap pembahasan yang dilakukan bersama DPRD dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain membahas pertanggungjawaban keuangan daerah, rapat paripurna juga menyoroti isu kebencanaan yang menjadi perhatian bersama. Ahmad Jayadikarta mengingatkan seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Ia menilai langkah antisipasi dan pencegahan harus dilakukan secara terkoordinasi guna meminimalkan risiko serta melindungi keselamatan masyarakat. (denny)
