PALANGKA RAYA – Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Juni 2026 berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah menyatakan kondisi tersebut membawa dampak ganda bagi wilayah setempat.Siti Nafsiah yang juga Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalteng menjelaskan, sektor usaha yang berorientasi ekspor berpeluang meraup keuntungan lebih besar saat dolar menguat. Namun di sisi lain, masyarakat kecil harus menghadapi tekanan akibat peningkatan biaya hidup dan biaya produksi.
“Pelemahan rupiah ini berdampak ganda. Ada sisi yang menguntungkan, tetapi ada juga yang memberatkan masyarakat, terutama warga biasa dan petani kecil. Kalimantan Tengah merupakan daerah dengan basis komoditas sawit, batu bara, dan sebagian karet. Saat rupiah melemah, pendapatan perusahaan besar dan para pengusaha memang bisa meningkat karena nilai dolar lebih tinggi,” ujar Siti Nafsiah, Selasa, 9 Juni 2026.
Namun, lanjut Nafsiah, manfaat tersebut tidak serta-merta dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Petani sawit swadaya, petani pangan, nelayan, pedagang kecil, hingga pekerja harian justru menghadapi kenaikan berbagai biaya produksi.
“Harga pupuk, pakan ikan dan ternak, obat-obatan pertanian, serta berbagai kebutuhan produksi lainnya mengalami kenaikan karena sebagian bahan bakunya masih bergantung pada impor. Biaya produksi naik, tetapi harga jual hasil usaha masyarakat belum tentu meningkat secara sebanding,” katanya.
Ia menambahkan, pelemahan rupiah juga merembet ke sektor transportasi dan distribusi barang. Kenaikan harga BBM, ongkos angkut, serta suku cadang kendaraan dan alat berat dinilai akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kondisi ini otomatis mendorong kenaikan harga beras, minyak goreng, tepung, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya hingga ke pelosok desa dan daerah pedalaman. Meskipun masyarakat tidak menggunakan dolar secara langsung, dampaknya tetap mereka rasakan,” ujarnya.
Apalagi, sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Kalteng masih didatangkan dari luar daerah. Akibatnya, kenaikan biaya logistik akan berujung pada melonjaknya harga barang di tingkat konsumen. Ia mengkhawatirkan penurunan daya beli masyarakat jika tren pelemahan rupiah berlangsung lama.
“Kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat sangat besar dan itu nyata. Pendapatan masyarakat sebagian besar relatif tetap atau naiknya lambat, sementara harga-harga sudah meningkat tajam,” tuturnya
Akibatnya, jumlah uang yang sama sekarang hanya bisa digunakan untuk membeli barang yang lebih sedikit. Jika kondisi ini terus berlanjut, masyarakat menengah ke bawah akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, kesejahteraan menurun, dan perputaran ekonomi di desa juga bisa melambat.
Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, Siti Nafsiah meminta pemerintah mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
“Pemerintah harus memperkuat operasi pasar, melakukan inspeksi mendadak untuk mencegah penimbunan barang, serta memastikan pasokan kebutuhan pokok sampai ke pelosok dengan harga yang wajar. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk menaikkan harga secara semena-mena,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap petani melalui penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
“Perlindungan kepada petani juga sangat penting. Pemerintah harus memastikan pupuk bersubsidi tersedia, lancar distribusinya, dan tepat sasaran. Jangan sampai pupuk tiba-tiba hilang dari pasaran ketika petani sedang membutuhkan,” pungkasnya.
(Syauqi)
