SAMPIT – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati bersama sejumlah instansi terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pangkalan elpiji 3 kilogram di Jalan Pelita Barat dan Jalan Antasari Sampit Jumat 12 Juni 2026.
Sidak tersebut melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, Polres Kotim serta sejumlah instansi lainnya.
Langkah itu dilakukan menyusul tingginya angka inflasi di Kotim yang salah satu penyumbang utamanya berasal dari kelompok bahan bakar rumah tangga seperti elpiji, listrik dan minyak goreng.
Dalam sidak tersebut, Irawati berdialog langsung dengan pemilik pangkalan untuk memastikan harga jual dan ketersediaan stok elpiji bersubsidi.
Dari hasil pengecekan, harga elpiji 3 kilogram di tingkat pangkalan masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp22 ribu per tabung.
Selain harga, stok juga dipastikan masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Kami turun langsung ke pangkalan karena elpiji menjadi salah satu penyumbang inflasi di Kotim. Dari hasil pengecekan, harga di pangkalan masih sesuai HET, yaitu Rp22 ribu per tabung,” kata Irawati.
Namun demikian, menurutnya persoalan justru muncul setelah elpiji dijual kembali oleh pengecer atau warung. Ia menjelaskan hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur batas harga tertinggi maupun terendah di tingkat pengecer.
Akibatnya, pemerintah daerah maupun Pertamina tidak memiliki dasar untuk melakukan pengawasan terhadap harga yang diterapkan pengecer kepada masyarakat.
“Yang menjadi catatan adalah penjualan ke pengecer. Di pangkalan sudah sesuai aturan, tetapi ketika sampai ke pengecer tidak ada regulasi yang mengatur batas harga tertinggi maupun terendah. Ini yang perlu kita rapatkan dan carikan solusi,” ujarnya.
Diimbau para pengecer tidak menaikkan harga elpiji secara berlebihan karena dapat mengurangi daya beli masyarakat dan memicu kenaikan inflasi daerah.
Usai melakukan sidak elpiji rombongan melanjutkan pengecekan ke produsen minyak goreng di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.
Ia menyampaikan sebagai langkah kedepan setelah sidak pemerintah daerah akan menggelar rapat bersama pihak terkait guna mencari langkah pengendalian harga agar distribusi elpiji bersubsidi dan minyak goreng bisa sesuai aturan dan harga tidak naik terlalu tinggi. (Nardi)
4 Juni 2026
16:06
