SAMPIT – Polemik yang mencuat dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Produsen Makarti Jaya di Desa Wonosari, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menuai perhatian. Dugaan adanya campur tangan pihak luar dalam forum tertinggi koperasi tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti.
Tokoh Pemuda Kalimantan Tengah Yanto Eko Saputra meminta Pemerintah Kabupaten Kotim tidak mengabaikan persoalan tersebut. Menurutnya, masalah yang terjadi harus diselesaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di kalangan anggota koperasi.
Yanto menegaskan, koperasi dibangun berdasarkan asas demokrasi ekonomi, sehingga seluruh keputusan penting dalam organisasi, termasuk pemilihan pengurus, merupakan hak penuh para anggota.
“Forum RAT adalah wadah tertinggi dalam koperasi. Semua keputusan strategis harus diputuskan oleh anggota sendiri tanpa tekanan ataupun campur tangan pihak lain,” katanya, Kamis 25 Juni 2026.
Pendiri Aliansi Masyarakat Adat Dayak Kalteng ini menilai, apabila dugaan intervensi dalam RAT tersebut terbukti, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar perkoperasian yang selama ini dijunjung tinggi.
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah mengatur dengan jelas bahwa rapat anggota memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah organisasi, termasuk memilih maupun memberhentikan pengurus dan pengawas.
Karena itu, lanjut Yanto, pihak di luar koperasi seharusnya tidak memengaruhi keputusan yang diambil anggota dalam forum.
“Peran pemerintah adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan. Bukan ikut menentukan kebijakan internal koperasi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa independensi koperasi harus tetap dijaga karena lembaga tersebut merupakan milik anggota. Jika tidak, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dikhawatirkan akan menurun.
Yanto juga mengajak seluruh pihak untuk menempuh penyelesaian sesuai aturan yang berlaku dan mengedepankan mekanisme hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Mengenai munculnya desakan pencopotan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kotim, Yanto meminta pemerintah melakukan evaluasi secara profesional berdasarkan fakta-fakta di lapangan.
“Jangan hanya berpatokan pada opini. Namun apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada penyalahgunaan kewenangan, tentu pemerintah harus mengambil langkah tegas sesuai aturan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi dialog antara seluruh pihak terkait agar persoalan yang terjadi di Koperasi Produsen Makarti Jaya dapat diselesaikan secara baik tanpa mengganggu aktivitas usaha masyarakat maupun hak-hak anggota
Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Produsen Makarti Jaya di Desa Wonosari, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Rabu 24 Juni 2026, sempat berlangsung alot dan diwarnai perdebatan.
Sejumlah anggota koperasi menduga adanya intervensi dari Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kotim dalam jalannya forum tersebut.
Menurut keterangan sejumlah anggota, situasi mulai memanas ketika RAT memasuki agenda pemilihan pengurus baru. Dalam forum itu, Plt Kepala Dinas disebut menyampaikan bahwa pemilihan pengurus tidak dapat dilaksanakan secara langsung dan terlebih dahulu harus dibentuk panitia pemilihan. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan perbedaan pendapat di antara peserta RAT.
Di sisi lain, sejumlah anggota koperasi berpendapat bahwa forum RAT memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan arah organisasi, termasuk memilih pengurus dan pengawas. Setelah melalui pembahasan cukup panjang, kadis mldan beberapa pihak lainnya meninggalkan ruangan, forum akhirnya melanjutkan agenda pemilihan. Hasilnya, mayoritas anggota yang hadir secara aklamasi menetapkan Bripko Mandala sebagai Ketua Koperasi Produsen Makarti Jaya periode 2026-2031. (Nardi)
