PALANGKA RAYA – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah (Dishub Kalteng) bergerak cepat mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax terhadap operasional angkutan umum. Sebagai langkah solutif, Pemprov Kalteng memastikan armada bus angkutan umum yang berizin resmi akan mendapatkan prioritas dan kuota khusus BBM bersubsidi.
Langkah ini diambil setelah Dishub Kalteng menggelar koordinasi intensif dengan Organisasi Angkutan Darat Khusus (Organdasus), Perusahaan Otobus (PO), serta PT Pertamina (Persero) sejak sebulan yang lalu.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kalteng, Yulindra Dedy, mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Pertamina ini sengaja dijalin guna menjaga stabilitas tarif dan kelangsungan operasional angkutan massal di wilayah Bumi Tambun Bungai.
”Untuk angkutan umum, terutama bus, kita sudah menggelar rapat dengan Organdasus kemudian PO-PO bus. Kita juga sudah mengundang pihak Pertamina satu bulan yang lalu,” kata Yulindra Dedy usai menghadiri kegiatan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 24 Juni 2026.
Yulindra menjelaskan, dari hasil kesepakatan tersebut, saat ini telah ditunjuk dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di daerah Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai pusat pengisian jalur khusus bagi armada bus.
”Kita sudah bekerja sama dengan Pertamina untuk memprioritaskan angkutan bus mendapatkan BBM bersubsidi. Kemudian, ada dua SPBU yang diarahkan untuk membantu pengisian bus-bus yang ada di wilayah Kalteng, lokasinya di Sampit,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fasilitas kuota khusus BBM bersubsidi ini tidak diberikan kepada sembarang angkutan, melainkan hanya berlaku bagi armada bus yang telah mengantongi izin resmi dari pemerintah. Proses operasional dan pengawasannya di lapangan akan dikawal langsung secara bersama-sama.
”Jadi, mereka ada kuota khusus untuk bus-bus yang memiliki izin tadi, yang difasilitasi oleh Organda Provinsi bersama Pertamina,” pungkas Yulindra.
(Syauqi)
