SEMMI Nilai PLN Lalai Tangani Mati Listrik yang Lumpuhkan Ekonomi Kalteng

SYA'BAN/BERITASAMPIT - Lilin menjadi sumber penerangan sementara di salah satu rumah warga saat pemadaman listrik melanda sejumlah wilayah di , Minggu, 28 Juni 2026.

– Pengurus Wilayah (PW) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) (Kalteng) menilai pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kota dan Kabupaten Timur, bukan sekadar gangguan teknis biasa.

Ketua Umum PW SEMMI Kalteng, Afan Safrian, mengatakan kondisi tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat dan memberikan dampak terhadap roda perekonomian, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Afan, pemadaman listrik yang berlangsung dalam waktu cukup lama merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan cepat dari pihak terkait.

“Kondisi ini dinilai bukan sekadar kendala teknis biasa, melainkan bentuk kelalaian yang secara sistematis melumpuhkan pergerakan ekonomi masyarakat,” ujarnya saat dihubungi Berita Sampit melalui WhatsApp, Minggu, 28 Juni 2026.

Ia menilai lambatnya penanganan pemadaman membuat aktivitas produktif masyarakat terganggu, mulai dari sektor perdagangan hingga usaha kecil yang sangat bergantung pada pasokan listrik.

“Pemadaman ini adalah gangguan sistemis yang mencekik pelaku UMKM dan mengganggu aktivitas produktif warga. Kami menilai pihak manajemen gagal memberikan respons cepat atas hak-hak dasar masyarakat,” katanya.

Selain itu, Afan juga menyoroti proses penanganan gangguan di lapangan yang dinilai belum menunjukkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami juga menyoroti bahwa keterlambatan penanganan di lapangan mencerminkan kurangnya profesionalisme dan pengawasan internal instansi,” ujarnya.

Karena itu, PW SEMMI Kalteng mendesak pihak manajemen segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja operasional serta meningkatkan kualitas pelayanan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

“Kami menekankan bahwa desakan ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di ,” pungkasnya.

(Sya'ban)

baca juga ...  Fraksi PDIP Tekankan Perubahan APBD 2025 Harus Pro Rakyat dan Pembangunan Daerah
Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!