JAKARTA— Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa 30 Juni 2026.
Raker ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang berfokus pada penguatan ekosistem vokasi dan peningkatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, salah satunya melalui penguatan program SMK Go Global.
Dalam raker tersebut, Menteri P2MI Mukhtarudin hadir dengan didampingi oleh Wakil Menteri Christina Aryani dan Sekretaris Jenderal KP2MI Komjend Pol Dwiyono.
Sinkronisasi Vokasi dan Pasar Kerja Internasional
KP2MI dan Komisi IX DPR RI bersepakat untuk memperkuat ekosistem vokasi dengan mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Lewat program SMK Go Global, pemerintah membidik penyiapan tenaga kerja di sektor-sektor prioritas dengan tetap memprioritaskan prinsip legalitas, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja Migran Indonesia.
Untuk memastikan program ini berjalan terpadu, KP2MI dan DPR RI menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor. Sinkronisasi ini akan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, Dunia usaha dan lembaga pendidikan vokasi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) maupun Mitra industri kerja di luar negeri.
Kolaborasi ini dirancang untuk mengawal seluruh proses, mulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja di luar negeri, penyusunan kurikulum, pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan dan pengawasan perlindungan.
Tata Kelola Akuntabel dan Pengawasan Ketat
Program SMK Go Global berkomitmen menerapkan sistem tata kelola yang terukur, akuntabel, dan berbasis kebutuhan riil pasar kerja internasional (demand-driven).
Kurikulum yang digunakan pun dipastikan mengacu pada standar internasional. Selain aspek kompetensi, penguatan skema penempatan di dalam program ini juga mengutamakan fasilitas layanan pengaduan, penyediaan bantuan hukum, serta program pemberdayaan bagi Pekerja Migran purna.
Komisi IX DPR RI dan KP2MI juga sepakat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program SMK Go Global maupun program Government to Government (G to G).
Adapun langkah ini diambil agar tata kelola penempatan berjalan efektif, mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus mendongkrak kesejahteraan para pekerja.
Di sisi lain, peran perwakilan Republik Indonesia di luar negeri akan diperkokoh melalui optimalisasi penempatan Atase Ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan.
Apresiasi Menteri P2MI untuk Sukseskan Program Presiden Prabowo
Menteri P2MI, Mukhtarudin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI atas seluruh masukan, saran, serta pengingat yang diberikan demi penguatan kelembagaan dan sistem di KP2MI.
“Terima kasih atas segala masukan, saran, kemudian peringatan juga kepada kami untuk melakukan penguatan baik dari sisi kelembagaan maupun sistem, terutama dalam rangka menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin juga menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap fungsi pengawasan, koreksi, dan saran yang berkesinambungan dari DPR RI selama masa pelaksanaan program.
Ke depan, KP2MI akan segera melakukan perincian (breakdown) terkait target dan sasaran program kerja secara lebih spesifik begitu anggaran resmi diturunkan.
“Tentu kita membuka ruang lagi kalau ketika nanti sudah anggarannya sudah keluar baru kita breakdown lagi untuk target dan sasarannya. Terima kasih sekali atas dukungannya,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.
(Adista)
