Desak Jalan Dapil III Jadi Prioritas, Fraksi PDIP Soroti Pemerataan Pembangunan di

IST/BERITASAMPIT - Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Subani saat membacakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa 30 Juni 2026.

KUALA PEMBUANG – Isu pemerataan pembangunan kembali menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPRD . Dalam agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Fraksi PDI Perjuangan secara tegas meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) III.

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD , Selasa 30 Juni 2026, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Harsandi didampingi Wakil Ketua II Muhtadin. Turut hadir Wakil Bupati H. Supian, anggota DPRD, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten .

Dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Subani menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Dapil III yang meliputi Kecamatan Tengah, Hulu, Batu Ampar, dan Suling Tambun harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah pada program pembangunan berikutnya.

Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan yang memadai akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan akses pelayanan dasar bagi masyarakat, mulai dari sektor , pendidikan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman Kabupaten .

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta agar mengutamakan kebutuhan pokok infrastruktur jalan di Dapil III untuk meningkatkan layanan pembangunan , pendidikan, dan ekonomi masyarakat,” tegas Subani saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Melalui pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak hanya menjadi bentuk evaluasi penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan menyentuh kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten .

(ASY)

baca juga ...  Fraksi Gerindra Soroti Temuan BPK: DBH Reboisasi Rp273,03 Miliar Bisa Jadi Beban Fiskal Kalteng
Bagikan:
Berita Populer
error: Content is protected !!