PALANGKA RAYA – Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit kembali menyepakati kenaikan harga beli sawit untuk periode II Juni 2026. Dalam keputusan terbaru yang diambil pada rapat Selasa, 7 Juli 2026, harga tertinggi TBS ditetapkan mencapai Rp3.609,44 per kilogram.
​Harga tertinggi tersebut berlaku khusus bagi pekebun mitra plasma dengan umur tanaman sawit berkisar antara 10 hingga 20 tahun. Adapun ketetapan harga ini berlaku surut untuk mengover hasil panen sepanjang periode 16 hingga 30 Juni 2026.
​Merespons kabar tersebut, Sekretaris Komisi II Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam DPRD Kalteng, Hero Harapanno Mandouw, menyambut positif tren kenaikan harga tersebut. Menurutnya, lonjakan harga TBS akan berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di akar rumput.
“Adanya kenaikan harga TBS sawit tentu saja sangat baik bagi petani lokal mandiri atau perorangan. Sehingga bisa membawa kesejahteraan untuk mayoritas penduduk kita di kalteng ini yang banyak menekuni perkebunan sawit,” ujar Hero, Kamis, 9 Juli 2026.
Hero menambahkan bahwa stabilitas sektor perkebunan ini sangat krusial. Pendapatan yang meningkat dari hasil sawit diproyeksikan mampu menjadi bantalan ekonomi bagi masyarakat daerah di tengah ketidakpastian situasi ekonomi makro global.
“Kuntungan yang didapat masyarakat dengan adanya kenaikan harga itu ya kemandirian ekonomi masyarakat itu sangat baik. Sehingga masyarakat bisa bertahan di era ekonomi yang secara global banyak dinamika yang sangat cepat diluar prediksi,” ujarnya.
Selain menguatkan daya beli, kenaikan harga komoditas andalan Kalteng ini dinilai menjadi angin segar bagi para petani untuk menutup membengkaknya biaya operasional di lapangan. Hero menyebut komponen biaya produksi, seperti pupuk dan upah tenaga kerja, saat ini cukup membebani para petani mandiri.
“Tentu saja dengan adanya kenaikan harga sawit itu setidaknya dia dapat menutupi biaya pengolahan lahan tanaman sawit itu sendiri baik itu pupuk, tenaga kerja dan lain sebagainya,” tuturnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat ini juga mendorong pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan untuk terus mengawal kebijakan harga ini agar berjalan konsisten di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS). Kestabilan harga jangka panjang menjadi kunci utama agar gairah investasi rakyat di sektor hijau ini tidak surut.
“Kita berharap nantinya ada kestabilan harga yang mudah-mudahan menjadi kepastian untuk masyarakat. kedepanya semakin semangat dan semakin menekuni usahanya,” pungkasnya.
(Syauqi)
