KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas mendorong peningkatan literasi keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kegiatan Sekolah Pasar Modal dalam rangka Road to Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu Tahun 2026.
Dalam sambutan Bupati Gunung Mas yang dibacakan Sekda Richard, disampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Kalimantan Tengah, BEI, perusahaan sekuritas, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Menurutnya, sekolah pasar modal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman ASN mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, termasuk mengenal berbagai instrumen investasi resmi yang aman dan diawasi oleh lembaga berwenang.
“Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan mampu memahami perbedaan antara investasi yang legal dan ilegal, mengetahui manfaat serta risiko produk investasi, serta mampu mengambil keputusan keuangan secara lebih cermat, rasional, dan bertanggung jawab,” ujarnya. Kamis 9 Juli 2026.
Ia menyampaikan, perkembangan teknologi digital saat ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan. Namun, kemajuan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya berbagai modus penipuan, seperti investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga penawaran investasi tanpa izin melalui platform digital.
Karena itu, literasi keuangan menjadi hal penting agar masyarakat, termasuk ASN, mampu mengenali risiko dan tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi yang tidak jelas. Pemkab Gunung Mas menyambut baik sinergi antara OJK, BEI, perusahaan sekuritas, dan pemerintah daerah dalam memperkuat literasi serta inklusi keuangan di Kabupaten Gunung Mas.
Ia juga mendorong ASN untuk mulai memahami dan memanfaatkan instrumen investasi resmi, seperti saham, reksa dana, maupun produk pasar modal lainnya sesuai dengan kemampuan, profil risiko, dan tujuan keuangan masing-masing.
“ASN harus mampu menjadi teladan dalam mengelola keuangan serta membantu masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam investasi ilegal. Pastikan setiap produk investasi yang dipilih memiliki legalitas yang jelas dan berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang,” tutup Richard. (Ale)
