SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan mengevaluasi dan memetakan sejumlah sekolah dasar (SD) yang mengalami kekurangan murid, bahkan tidak mendapatkan peserta didik baru. Hal tersebut disinggung dalam penyampaian hasil reses DPRD Kotim dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV pada rapat paripurna, Senin 27 Juli 2026.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Umar Kaderi mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu fenomena yang terjadi di sejumlah wilayah pelosok, khususnya di kecamatan dan desa.
Menurutnya, terdapat sejumlah SD yang dikelola pemerintah daerah maupun sekolah yang dibangun dan dikelola oleh perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) yang kini menghadapi persoalan minimnya jumlah peserta didik.
“Ini adalah fenomena yang terjadi di pelosok Kabupaten Kotim. Barangkali di kecamatan atau desa–desa ada beberapa SD, baik yang dikelola oleh swasta perusahaan PBS ataupun yang dikelola pemerintah daerah,” kata Umar.
Ia menyebutkan, apabila terdapat sekolah yang sudah tidak memiliki siswa, pemerintah daerah akan mempertimbangkan pengalihan peserta didik ke sekolah terdekat. Terutama sekolah yang berada di bawah pembinaan perusahaan PBS.
“SD-SD yang memang sudah tidak ada siswanya, tentunya akan kita konversikan. Siswanya akan kita alihkan ke SD-SD yang terdekat, khususnya yang dibina oleh perusahaan itu sendiri, PBS,” ujarnya.
Umar menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang layak bagi masyarakat.
Masyarakat tentunya memerlukan pendidikan yang berkualitas sehingga pemerintah perlu memastikan layanan pendidikan, kualitas tenaga pendidik, hingga fasilitas sekolah dapat terpenuhi.
“Oleh karena itu, pemerintah daerah tentunya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, baik terkait layanan pendidikan, SDM guru-gurunya, ataupun fasilitas sekolah yang ada di desa tersebut,” jelasnya.
Pemkab Kotim, lanjutnya, akan melakukan evaluasi sekaligus pemetaan untuk mengetahui sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan murid.
Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terhadap keberlangsungan sekolah.
“Kita akan evaluasi, SD kita akan petakan, SD-SD mana saja yang memang kekurangan murid,” katanya.
Umar menjelaskan, minimnya jumlah siswa di sekolah negeri salah satunya diduga dipengaruhi keberadaan sekolah yang dikelola perusahaan PBS. Sejumlah perusahaan memiliki fasilitas pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan hingga SMA.
Sekolah yang dikelola perusahaan dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena sebagian layanan pendidikan diberikan secara gratis, ditambah kualitas tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang dinilai baik.
“Setiap PBS itu mempunyai sekolah, baik tingkat SD maupun SMP, bahkan ada yang SMA. Tentunya masyarakat barangkali memilih sekolah yang dikelola PBS karena gratis, kemudian kualitas SDM pendidik dan nonkependidikannya juga bagus,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat akhirnya lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah yang dikelola perusahaan yang berada di sekitar wilayah mereka.
Umar menambahkan, apabila hasil evaluasi menunjukkan terdapat SD yang benar-benar sudah tidak memiliki murid, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan untuk menghentikan operasional sekolah tersebut. Langkah itu dinilai perlu dipertimbangkan untuk mengurangi beban biaya operasional yang harus dikeluarkan pemerintah.
“Oleh karena itu, kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa bagi SD yang memang sudah tidak ada lagi siswanya, tentunya kita juga akan menutup untuk mengurangi biaya operasional tersebut,” pungkasnya. (Nardi)
