SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Kesehatan menggelar rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta menuju Universal Health Coverage (UHC). Kegiatan yang berlangsung di Sukamara tersebut dipimpin langsung oleh
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara, Yofi Yudistira.
Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah evaluasi sekaligus penyelarasan strategi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam mempertahankan status UHC Prioritas yang telah diraih Kabupaten Sukamara.
Yofi Yudistira menjelaskan, hingga Juli 2026 tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Sukamara telah mencapai sekitar 80 persen, sementara cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan telah menyentuh angka 99 persen dari total penduduk.
“Update data terbaru pada Juli 2026 ada tambahan sekitar 600 jiwa yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dengan penambahan tersebut, kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sukamara kini telah mencapai 99 persen,” ujarnya, Rabu 29 Juli 2026.
Menurut Yofi, capaian tersebut membuat Kabupaten Sukamara masih mempertahankan status UHC Prioritas, sehingga seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan kartu identitas diri.
“Secara umum Kabupaten Sukamara masih UHC Prioritas, di mana seluruh penduduk Sukamara dijamin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Cukup dengan kartu identitas, BPJS Kesehatannya bisa langsung aktif,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten
Sukamara akan terus meningkatkan jumlah kepesertaan aktif BPJS Kesehatan karena program tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Upaya tersebut juga merupakan bagian dari amanah pemerintah pusat agar seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan.
“Kedepan kami akan terus meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Ini juga merupakan amanah dari pemerintah pusat agar seluruh masyarakat memperoleh jaminan kesehatan,” ungkapnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan juga akan kembali melakukan pembaruan dan sinkronisasi data kepesertaan agar masyarakat yang belum aktif maupun yang berpotensi belum terdaftar dapat segera terakomodasi.
“Setelah ini akan kita update lagi data-data terbaru dan kita sinkronkan kembali bersama BPJS Kesehatan sehingga target kepesertaan dan keaktifan peserta dapat terus meningkat,” tutup Yofi. (enn)
