SAMPIT – Asisten II Setda Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rody Kamislam, menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kotim bersama Asosiasi Peternak Ayam Petelur yang digelar pada Senin 3 Agustus 2026 lalu.
Rody menjelaskan, pada waktu yang bersamaan dirinya harus menerima tamu dari Jakarta sehingga menugaskan Kepala Bagian Ekonomi untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Kotim.
“Saya sampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir karena kebetulan ada tamu dari Jakarta sehingga saya wakilkan ke Kabag Ekonomi,” ujar Rody, Rabu 5 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, meski dirinya hadir, pembahasan saat itu belum tentu menghasilkan keputusan karena sejumlah pihak yang berkepentingan, termasuk PT atau CV distributor atau perusahaan pemasok telur dari luar daerah, juga tidak hadir dalam rapat.
“Kalau melihat kondisi kemarin, salah satu pihak yang diundang, yaitu perusahaan yang mendatangkan telur dari Jawa, juga belum hadir. Jadi pembahasannya memang belum lengkap dan belum bisa menghasilkan keputusan yang tuntas,” katanya.
Ia mengatakan persoalan tersebut kemungkinan akan kembali dibahas setelah Komisi II DPRD Kotim menjadwalkan ulang RDP dengan menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan.
Rody menjelaskan, inti persoalan yang disampaikan peternak lokal adalah agar harga telur di pasaran tetap mengacu pada harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, peternak berharap tidak ada penjualan di bawah standar karena dapat memicu persaingan yang tidak sehat.
“Jangan sampai ada yang menjual jauh di bawah standar karena dikhawatirkan dapat mematikan usaha peternak lokal,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan berupaya mencari solusi yang adil agar persaingan usaha tetap sehat tanpa merugikan salah satu pihak.
“Kita ingin usaha lokal tetap berkembang, tetapi di sisi lain juga tidak mematikan usaha pihak lain. Karena itu perlu dicari penyelesaian yang komprehensif,” katanya.
Rody juga menilai kehadiran distributor atau pemasok telur dari luar daerah dalam RDP berikutnya sangat penting. Dengan begitu, pemerintah dan DPRD dapat memperoleh penjelasan langsung mengenai mekanisme distribusi maupun penetapan harga sebelum mengambil kebijakan.
“Semua pihak yang berkepentingan harus hadir supaya informasi yang diperoleh berasal langsung dari sumbernya. Dari situ baru kita bisa menentukan langkah yang tepat,” ujarnya.
Terkait anjloknya harga telur, Rody mengaku belum dapat memastikan apakah kondisi tersebut terjadi secara nasional atau hanya dialami di Kotim. Saat ini pemerintah masih mengumpulkan data untuk mengetahui penyebabnya.
Ia menambahkan, posisi Sampit sebagai daerah dengan akses transportasi laut, darat, dan udara yang lengkap membuat pasokan telur dari luar daerah sangat mudah masuk ke Kotim, baik melalui Pelabuhan Sampit maupun jalur darat dari Banjarmasin.
“Kalau melihat fenomena yang ada, sebagian besar pasokan dibongkar di Pelabuhan Sampit. Ini yang nanti akan kita konfirmasi kepada distributor saat RDP berikutnya. Kita tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum seluruh data dan keterangan dari semua pihak terkumpul,” pungkasnya. (Nardi)
