PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, mendesak pemerintah provinsi setempat untuk memaksimalkan pungutan pajak daerah.
Fokus utamanya menyasar sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak alat berat yang selama ini dinilai masih menyimpan potensi besar untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Freddy melihat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih rendah, ditandai dengan masih maraknya penunggakan pajak. Di sisi lain, ribuan alat berat yang hilir mudik di berbagai lini usaha juga belum sepenuhnya terdata sebagai objek pajak yang sah.
“Kami menyadari penerimaan pajak daerah masih belum maksimal. PKB maupun BBNKB masih perlu dioptimalkan karena masih banyak kendaraan yang menunggak pajak,” ujar Freddy, Rabu, 5 Agustus 2026.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, melejitnya angka investasi di Bumi Tambun Bungai mulai dari proyek lumbung pangan (food estate hingga ekspansi perkebunan dan pertambangan selalu beriringan dengan bertambahnya populasi alat berat.
Kendati demikian, lemahnya sistem pendataan membuat kehadiran mesin-mesin raksasa tersebut belum memberikan timbal balik yang sepadan bagi kas daerah.
Persoalan kian pelik lantaran mekanisme pengadaan korporasi kerap melompati birokrasi lokal. Sebagian besar perusahaan tercatat memborong alat berat langsung lewat kantor pusat mereka di ibu kota negara.
“Banyak perusahaan membeli alat berat melalui kantor pusat di Jakarta. Pajaknya dibayar di sana, begitu juga PPh dan kewajiban lainnya. Akibatnya daerah hanya memperoleh manfaat yang sangat kecil,” katanya.
Ia menambahkan, pelacakan kian menemui jalan buntu akibat transaksi pembelian tunai yang dilakukan sejumlah korporasi tanpa melalui skema pembiayaan perbankan yang transparan. Terlebih lagi, pusat-pusat penjualan (dealer) alat berat mayoritas beroperasi di luar wilayah Kalteng, sehingga memperlemah fungsi pengawasan di tingkat regional.
Guna menutup celah tersebut, Freddy memandang perlunya langkah-langkah komprehensif. Pemprov Kalteng dituntut untuk memperketat akurasi data, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta merangkul para pelaku usaha agar kontribusi fiskal dari sektor swasta dapat ditarik secara adil.
Melalui perbaikan tata kelola PKB, BBNKB, dan pajak alat berat ini, ia berharap ketahanan fiskal daerah kian kokoh demi menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur serta kualitas pelayanan publik di Kalteng.
(Syauqi)
