PALANGKA RAYA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Ampera A.Y. Mebas, meminta pemerintah provinsi (pemprov) setempat untuk selektif dalam melakukan pemangkasan anggaran. Hal ini menyusul adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada kepala daerah untuk melanjutkan efisiensi anggaran pada tahun 2027.
Menurut Ampera, pemangkasan anggaran daerah tersebut dinilai perlu dilakukan secara cermat agar tidak mengurangi program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ampera memandang, pemerintah provinsi perlu melakukan menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Meski begitu, langkah efisiensi tersebut harus disertai penyaringan ketat terhadap setiap rencana pengeluaran.
“Ya, kita nih paling tidak kita menyesuaikan. Nah, saya menyarankan kalau kita betul-betul efisiensi, supaya filternya pengeluaran itu kita betul-betul prioritas. Kepentingan masyarakat apa? Nah, kalau tidak kepentingan masyarakat, udah, nanti dulu,” ujar Ampera, Rabu, 12 Agustustus 2026.
Mantan Bupati Barito Timur Dua periode ini mencontohkan sejumlah sektor seperti pertanian, infrastruktur jalan, hingga perkebunan yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, program-program yang memberikan manfaat nyata diharapkan tetap mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran 2027.
Ampera mengibaratkan pengelolaan keuangan daerah dengan kondisi sebuah rumah tangga yang harus menyesuaikan kebutuhan ketika pendapatan terbatas. Menurutnya, pengeluaran harus diarahkan terlebih dahulu untuk kebutuhan yang paling mendesak.
“Kan kita rumah tangga nih. Misalnya rumahnya rusak, bocor misalnya. Berarti duit kita kan sedikit. Berarti yang paling utama apa? Atap. Nah, itu analoginya. Kita harus begitu,” jelasnya.
Legislator PDI Perjuangan ini melanjutkan, efisiensi bukan berarti seluruh kegiatan harus dihentikan, melainkan mengurangi pengeluaran yang kurang prioritas. Ia mencontohkan kegiatan perjalanan yang sebelumnya bisa dilakukan beberapa kali dapat dikurangi frekuensinya ketika kondisi keuangan sedang terbatas.
Hal serupa juga dapat diterapkan pada pemberian bantuan. Jika sebelumnya pemerintah mampu memberikan bantuan dalam jumlah besar, maka dalam kondisi anggaran yang lebih terbatas nilainya dapat disesuaikan tanpa menghilangkan kepedulian terhadap masyarakat.
“Dulu misalnya banyak kita dapat, bisa ngasih misalnya Rp500 juta, nah ini mungkin karena sedikit ya Rp50 juta. Tapi tetap aja dibantu ,” pungkasnya.
(Syauqi)
30 Juli 2026
17:26
