MUARA TEWEH – Rapat Dengar Pendapat (RDP) membedah kesiapan daerah dalam menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih digelar di DPRD Barito Utara, Rabu 8 April 2026.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Henny Rosgiaty Rusli. Ia menekankan setiap rupiah dan kebijakan pusat harus terkonversi menjadi manfaat nyata bagi warga di daerahnya.
DPRD mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk tidak kaku dalam operasionalnya.
“Yang kami inginkan program ini tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya anak-anak dan warga desa,” ungkapnya.
Dewan meminta SPPG terus berinovasi dalam penyajian menu. Agar makanan yang disajikan tidak hanya bergizi secara teknis, tetapi juga menggugah selera dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Aspek keamanan konsumsi menjadi harga mati. DPRD mendesak agar seluruh produk dalam rantai pasok MBG wajib memiliki sertifikasi halal.
DPRD Barito Utara tidak hanya ingin mendengar laporan di atas kertas. Dalam waktu dekat, dewan berencana melakukan peninjauan langsung ke dapur SPPG.
Rapat ini juga menyoroti progres Koperasi Desa Merah Putih. DPRD menilai perlu adanya akselerasi dalam sosialisasi dan pendampingan kepada pemerintah desa.
Menurut pandangan dewan, kesiapan desa adalah faktor kunci. Koperasi ini diharapkan tidak hanya berdiri secara legal formal, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif.
Pendampingan yang intensif dibutuhkan agar desa–desa di Barito Utara mampu mengelola potensi mereka secara mandiri melalui wadah koperasi tersebut. (isk)
