PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti langkah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN yang masih melakukan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah, khususnya Kota Palangka Raya.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Hero Harapanno Mandouw, menyatakan bahwa berlanjutnya pemadaman listrik ini memicu tanda tanya besar di masyarakat. Sebab, manajemen PLN sebelumnya sempat berjanji bahwa pasokan daya akan kembali normal maksimal pada 5 Agustus lalu.
“Terkait pemadaman yang masih terjadi ini adalah suatu bentuk pengingkaran. Karena kemarin kan sudah ada komitmen dari petinggi PLN banhwa maksimal (pemadaman) di tanggal 5 Agustus 2026,” ujar Hero, Jumat, 14 Agustus 2026.
Atas dasar itu, Hero berencana segera berkoordinasi dengan pimpinan Komisi II DPRD Kalteng untuk memanggil pihak manajemen PLN guna meminta penjelasan resmi secara transparan. Langkah ini dirasa krusial karena dampak ekonomi dari ketidakstabilan pasokan listrik tersebut sudah sangat merugikan masyarakat luas.
Menurut Hero, kerugian yang dialami masyarakat mungkin tidak selalu terlihat secara kasat mata, namun dampaknya nyata dan sangat luar biasa. Masalah ini juga dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk dirinya pribadi.
“Harus ada keterbukaan, kejujuranlah dari PLN. Sebenarnya ada apa ini. Kalau memang ada krisis energi, ya terbuka. apakah kita full menggunakan PLTU atau masih ditopang tenaga disel, kita belum tau,” ujarnya.
Hero menambahkan, transparansi dari PLN sangat penting agar masyarakat dapat mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan. Ia mencontohkan, tidak sedikit pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti peternak ayam, yang mengalami kerugian besar akibat ternak mereka mati setelah aliran listrik padam secara mendadak.
“Harus di bukalah, kasian masyarakat baik saudara kita peternak itu kan banyak kerugian ayam mati, belum rumah tangga karena listrik tidak stabil ini,” pungkasnya.
(Syauqi)
