PALANGKA RAYA – Penjaringan perangkat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Timur (Bartim) tampaknya akan menuai Polemik, pasalnya saat ini 481 perangkat Desa dari 101 Desa yang ada di Bartim yang masih aktif merasa keberatan.
Sebab, langkah yang dilakukan Pemkab Bartim yang dianggap sepihak juga menyalahi aturan dan undang-undang serta merugikan perangkat desa yang masih aktif saat ini.
Hal ini diungkap Wakil Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bartim, Dapek L Hidan, “Kita keberatan dengan kebijaksanaan Pemkab Bartim yang kini sudah merubah status kami dari yang sebelumnya defenitif sekarang malah menjadi PLT,” jelas Dapek saat ditemui di Palangkara Raya Senin, 03 Februari 2020.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Bartim yang dihadiri oleh Asisten I Pemkab Kotim pada 13 Januari 2020 lalu untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kata Dapek, DPRD Bartim merekomendasikan untuk dihentikan dulu penjaringan dan untuk memilih perangkat desa, karena dianggap belum sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2018 pasal 116 tentang peralihan tentang pelaksaanan penjaringan tersebut.
Ia juga menjelaskan, bahwa pihaknya menghargai penjaringan perangkat Desa yang dilakukan Pamkab Bartim, tetapi kata Dapek, karena dasarnya belum ada untuk melakukan itu jadi pihaknya masih mengacu pada Permendes Nomor 67 ayat 1, bahwa perangkat Desa bisa ikut pemilihan hingga usia 60 tahun.
“Kalau Pemkab Bartim tetap memaksakan penjaringan serta seleksi tersebut kami sudah sepakat untuk menempuh jalur hukum dan kami berharap ini jadi perhatian serius Pemprov Kalteng,” pungkasnya.
(Aul/beritasampit.co.id)










