BANJARMASIN – Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan mendorong pemerintah daerah bisa memanfaatkan Forum Doktor Seluruh Indonesia (FDSI) Kalsel.
Sekretaris Komisi I yang bermitra kerja dengan Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD) provinsi setempat, H Suripno Sumas, di Banjarmasin Jumat 11 Maret 2022 mengatakan pemikiran-pemikiran mereka yang tergabung dalam FDSI cukup potensial buat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Sebagai contoh dalam hal bencana, menurut anggota FDSI tersebut harus pemetaan yang diolah secara seksama dari awal deteksi dini hingga pascabencana,” kutipnya.
“Memang kalau kita hubungkan dengan pemikiran dari anggota FDSI tersebut, pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel atau dalam hal ini BPBD setempat belum memiliki pemetaan bencana yang sempurna,” ujarnya.
Secara khusus, FDSI tersebut menunjuk contoh penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) antara lain bisa lebih memaksimalkan fungsi bendungan yang pembangunannya sudah sejak lama atau masa Hindia Belanda.
“Bendungan itu seperti yang ada di Desa Jaranih kurang berfungsi maksimal. Padahal bendungan terbesar minimal bisa mengendalikan banjir dekat sekitarnya,” lamjut laki-laki kelahiran Banjarmasin Tahun 1949 tersebut mengutip saran dan pendapat anggota FDSI Kalsel.
Contoh lain dari implementasi pemikiran anggota FDSI tersebut dalam hal penataan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Banjarbaru belakangan ini relatif tertib dan bagus seperti terlihat pada pedagang sekitar Lapangan Murdjani.
“Banyaklah pemikiran yang muncul dan cukup buat memback up atau memacu laju kemajuan pembangunan Kalsel ketika pertemuan kami dengan FDSI tersebut pada Rabu (9/3),” demikian Suripno Sumas.
Terpisah, Ketua FDSI Kalsel Dr HM Djarnawi mempertanyakan pola penanggulangan bencana banjir seperti yang baru terjadi di Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Menurut dosen Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin itu, pemerintah kabupaten (Pemkab) Tala belum memiliki peta bencana.
Begitu pula, Pemkab Hulu Sungai Tengah belum memiliki peta bencana, sehingga ketika banjir bandang melanda “Bumi Murakata” atau kabupaten tersebut Januari 2021 sehingga sangat kerepotan penanggulangannya.
“Kami dari FDSI Kalsel siap membuka pemikiran,baik terkait bencana maupun pembinaan UMKM dan lainnya untuk kemajuan Banua,” demikian Djarnawi.
FDSI Kalsel baru berdiri sekitar tiga bulan, lalu dengan keanggotaan mencapai seratus orang doktor, dan sebenarnya perkiraan ada seribu lebih yang sudah menyelesaikan program S3, namun belum terdaftar. (Antara/beritasampit.co.id).










