PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan pengendalian dan mitigasi dampak inflasi hingga ke tingkat desa maupun kelurahan, diantaranya dengan memperkuat koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
“Terkait inflasi di perdesaan, agar Dana Desa tepat sasaran untuk mengendalikan dan memitigasi dampak inflasi,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di sela rakor penyelenggaraan pemerintahan desa di Palangka Raya, Kamis 15 September 2022.
Berdasarkan data BPS, inflasi Kalimantan Tengah triwulan II 2022 naik menjadi 6,40 persen (yoy) dari 4,33 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi Kalteng pada triwulan II 2022 lebih tinggi dari rata-rata capaian inflasi pada periode yang sama tiga tahun terakhir yakni 1,91 persen (yoy).
Adapun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Kepmendesa Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada tingkat desa, sehingga kepala desa juga diharuskan melakukan sejumlah langkah strategis, diantaranya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, mengingat sudah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“TPID pun agar segera melakukan langkah-langkah komprehensif terkait penanganan dampak inflasi di daerah yang terjadi pada tingkat desa,” jelasnya.
Selanjutnya dalam proses koordinasi, pemerintah desa diminta menyediakan data dan informasi terkait hasil produksi dan harga komoditas di desa, terutama pangan dan energi.
Kemudian pemerintah desa juga diminta melakukan kegiatan ekonomi terpadu mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi, konsumsi, serta daur ulang limbah untuk kebutuhan energi dan pengelolaan ketersediaan komoditas di desa.
“Kami berharap melalui penyelenggaraan rakor pemerintahan desa ini, upaya pengendalian dan mitigasi dampak inflasi bisa semakin optimal termasuk hingga tingkatan desa,” tutur Gubernur Kalteng itu.
Dalam rapat koordinasi tersebut, diikuti ribuan peserta yang terdiri dari para kepala desa, lurah, camat, Ketua TP PKK, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas se-Kalteng.
Sementara itu Sekda Kalteng Nuryakin menambahkan melalui rakor ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menyelaraskan dan mengintegrasikan program maupun kegiatan yang dimiliki.
“Materi dan ruang lingkup kegiatan dalam rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa ini diantaranya kebijakan teknis dan strategis pemprov dalam pengendalian inflasi dan mitigasi di tingkat desa,” katanya.
(ANTARA)
