PALANGKA RAYA – Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan secara detail terkait dengan RKUHP dalam progam kerjanya Kumham Goes to Campus bertempat di Aula Rektor Universitas Palangka Raya (UPR).
Dari penjabaran yang disampaikan oleh Wamenkum HAM itu, kata dia, lewat kegiatan Kumham Goes to Campus kali ini akan diberikan pemahaman tentang rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP dan terdapat beberapa misi dibentuknya yakni dekolonialisasi, demokratisasi, konsolidasi dan harmonisasi.
“Jika melihat salah satu tujuan utama pembaruan RKUHP adalah dekolonialisasi di mana RKUHP tersebut berlaku sampai dengan saat ini, Indonesia telah memiliki terjemahan resmi mengenai RKUHP tetapi tidak memiliki terjemahan resmi sehingga memang RKUHP menjadi peninggalan kolonial,” kata dia di depan para audiens, Rabu 26 Oktober 2022.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Prof. Eddy ini mengatakan, beberapa pakar KUHP di Indonesia memang telah menerjemahkan RKUHP seperti RKUHP Soesilo dan Mulyatno. Namun penerjemahan tersebut tidak dijadikan terjemahan resmi bahkan Badan Pembinaan Hukum Nasional juga mempublikasikan terjemahan namun juga tidak menjadi terjemahan resmi.
“Oleh karena itu pembaharuan ke waktu ini menjadi sangat penting dan menghindari interpretasi yang bisa terjadi dengan tafsir yang berbeda-beda pada berbagai unsur, dengan melihat dari berbagai organisasi tersebut. Menjadi penting melihat fitur-fitur yang diberikan oleh RKUHP yang membedakannya dengan KHUPidana versi Belanda,” katanya.
Bahkan, lanjutnya, tidak hanya terkait dengan RKUHP, tetapi juga meminta feedback dari masyarakat atas pelayanan publik yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena, itu ada dua direktorat yang bawa dalam program kerja Kumham Goes to Campus.
“Saya membawa direktorat jenderal administrasi umum dan direktorat jenderal kekayaan intelektual dan yang ketiga sembari menyelam minum air kami melakukan dialog publik terkait RUU KUHP sebagaimana diperintahkan oleh presiden dalam rapat terbatas pada tanggal 2 Agustus 2022,” timpalnya.
Dari catatan media ini, dalam sambutannya ada tiga hal yaitu Prof. Eddy sampaikan, pertama, mengapa pihaknya harus segera mengesahkan RKUHP. Sebelumnya kita tahu persis bahwa KUHP yang dipakai oleh aparat penegak hukum itu adalah KUHP yang dibuat pada tahun 1800, kalau dihitung dari tahun dibuatnya berarti sudah berusia 222 tahun, kalau dihitung diberlakukan di Indonesia dari tahun 1918 berarti sudah 104 tahun kalau dihitung dari Indonesia merdeka berarti sudah 77 tahun.
Persoalan yang kita lihat saat ini bahwa KUHP negara Indonesia disusun tahun 1800 ketika hukum pidana masih berorientasi pada aliran klasik dan aliran klasik dalam hukum pidana itu lebih mementingkan kepentingan individu dari kesewenang-wenangan negara.
Kedua, mengapa pihaknya harus mengesahkan RKUHP segera mungkin karena kita tahu persis bahwa ini sudah out of day artinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dunia telah berubah apalagi pada saat ini kita telah memasuki era 5.0 era deskripsi yang sudah barang tentu ini tidak bisa ditanggulangi oleh KUHP yang usianya sudah lebih dari 200 tahun.
“Oleh karena itu pengesahan ini semata-mata adalah untuk update disesuaikan dengan perkembangan zaman,” singkatnya.
Kemudian yang ketiga, adalah persoalan kepastian hukum. Karena antara satu terjemahan dengan terjemahan KUHP yang dilakukan oleh para ahli itu berbeda-beda, sehingga sangat berbahaya bagi kepastian hukum, karena kita tidak mengetahui mana yang benar dari terjemahan-terjemahan tersebut.
“Sementara saya yakin dan percaya kita belum pernah membaca naskah aslinya, jadi kalau naskah aslinya saja kita belum pernah membaca lalu mana kita bisa tahu mana yang terjemahan yang benar ini,” imbuhnya.
Wamenkum HAM juga menjelaskan ada 3 alasan mengapa kita harus mengesahkan RKUHP dalam waktu sesegera mungkin, misi-misi dari RKUHP ini ada lima pertama adalah misi di kolonisasi ini tidak terlepas dari apa yang tertuang di dalam buku 1 RKUHP yaitu antara lain tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dengan asas legalitas yang tertuang pada pasal (1) ayat (1) tetapi juga sudah berorientasi pada kemanfaatan dan keadilan ini berbeda 180 derajat dengan KUHP yang sekarang berlaku antara lain juga ketika kita berbicara mengenai dekolonisasi ada alternatif yang memodifikasi pembinaan.
Kedua terkait misi demokratisasi, sekali lagi ia menegaskan bahwa pihaknya menjamin kebebasan berpendapat, menjamin kebebasan berekspresi, menjamin kebebasan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan.
Ketiga, misi harmonisasi untuk menyesuaikan dengan berbagai undang-undang sektoral sehingga tidak terjadi disparitas dalam persoalan pemindanaan. Keempat adalah terkait konsolidasi, kalau kita melihat politik hukum pidana, sebenarnya politik hukum yang di ambil oleh pemerintah dan DPR terkait RKUHP ini adalah rekodevikasi.
“Ketika Indonesia merdeka kita sudah punya Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie yang kemudian berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1946 dan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie kemudian dijadikan kitab UU hukum pidana, jadi kitab itu ada sebelum kita merdeka,” jelasnya.
Menurutnya, pasca perang dunia kedua itu terjadi perkembangan dimensi baru dalam berbagai kejahatan, sehingga KUHP yang saat itu belum dianggap belum mengatur detail maka sesungguhnya yang terjadi pasca perang dunia kedua setelah Indonesia merdeka adalah dekodifikasi, dekodifikasi itulah adalah mengeluarkan pasal-pasal tertentu didalam KUHP lalu dijadikan UU tersendiri
“Contohnya kejahatan jabatan dalam KUHP itu ditarik kemudian dibuat UU tersendiri lalu kita kenal dengan UU tindak pidana korupsi, lalu kedua misalnya bab dalam KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap barang dan makanan termasuk didalamnya ada obat-obatan itu kemudian ada beberapa pasal yang dibuat lalu jadilah UU narkotika,” terang Prof. Eddy.
(im)










