Pemahaman Masyarakat Terkait UU TPKS Diharapkan Membantu Korban untuk Berani Melapor

PALANGKA RAYA – Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalteng Katma F. Dirun menyampaikan, undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dibuat dan diundangkan bukan semata untuk di baca dan digunakan sebagai dasar aturan, namun lebih penting masyarakat dapat mengetahui dan berkontribusi dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini ia sampaikan saat menyampaikan sambutan di Hotel Aquarius Palangka Raya, Senin 15 Mei 2023.

Katma menjelaskan, sosialisasi semata tentunya tidaklah cukup, pendekatan melalui edukasi yang berkesinambungan tidak hanya kepada perempuan dan anak tetapi juga keluarga sebagai garda terdepan yang memfilter keluarga, dari ancaman kekerasan seksual serta tidak kalah penting adalah advokasi kepada masyarakat, agar mereka berani dan berdaya untuk menyuarakan kekerasan seksual yang dialami.

“Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dapat menciptakan lingkungan yang aman dari tindak pidana kekerasan seksual, sehingga prinsip zero toleranse kekerasan seksual bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Lahirnya UU TPKS, merupakan bentuk kehadiran Negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan,” ucapnya.

Ia menambahkan, pemahaman masyarakat terkait UU TPKS diharapkan, akan dapat membantu korban untuk berani melapor dan mendapatkan keadilan. Kesadaran serta kepedulian dari masyarakat merupakan point utama, dalam implementasi UU TPKS. Pelecehan dan kekerasan seksual membutuhkan perhatian yang khusus.

“Sosialisasi yang dilaksanakan pada hari ini dapat memberikan edukasi kepada kita semua untuk memahami UU TPKS, dan juga merupakan pemberian perlindungan kepada Hak Perempuan dan Anak. Saya berharap pelibatan publik untuk dapat secara aktif berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan seksual di masyarakat,” jelasnya.

Melalui sosialisasi bukan saja dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah namun juga akan lebih maksimal jika dilakukan secara bersama-sama, bahwa pemenuhan hak perempuan dan anak harus menjadi prioritas semua secara terpadu mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah di semua bidang dan tingkatan. (Hardi)

baca juga ...  Gubernur Kalteng Beri Penghormatan bagi Relawan yang Gugur Saat Karhutla
Bagikan:
Berita Populer