KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimatan Tengah menggelar kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kabupaten Gunung Mas.
Nota kesepakatan ini bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam memikirkan keselamatan seluruh para pegawai dari segala insiden dengan memberikan jaminan keselamatan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP) kepada pegawai khususnya pegawai non PNS di Kabupaten Gunung Mas.
Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong menyampaikan, BPJS merupakan hak normatif bagi bagi seluruh pekerja dan merupakan kewajiban bagi pemberi kerja, sesuai dengan amanat UU No 24 Tahun 2011 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Untuk itulah Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas perlu bersinergi agar program ini berjalan dengan baik,” ungkap Jaya Samaya Monong belum lama ini.
Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan ini merupakan bentuk penegasan bahwa Pemkab Gunung Mas berkomitmen dalam mengantisipasi resiko-resiko yang dialami oleh pegawai Non PNS dilingkup Pemkab Gunung Mas, mulai dari PTT, Perangkat Desa, BPD, Damang maupun Mantir Adat.
“Para Pekerja sudah tidak perlu cemas lagi, karena terjadi resiko kecelakaan kerja dan terjadi resiko kematian, itu semua sudah tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari itu saya berharap agar semua pihak terkait dan masyarakat dapat bekerjasama untuk berjuang bersama menuju Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing dan mandiri,” tuturnya. (Ale).
