KUALA KURUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, Kalimatan Tengah melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit pada, Selasa 25 Juli 2023.
Dari hasil rapat yang di laksanakan di aula rapat komisi tersebut, DPRD bersama perushaan besar swasta menyetujui delapan kesimpulan yakni;
- DPRD Kabupaten Gunung Mas akan kembali melakukan rapat dengan pemerintah daerah dan Tim Investasi Kabupaten Gunung Mas untuk menindaklanjuti hasil RDP yang dilaksanakan.
- Perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi CSR tahunan sebelum awal tahun berikutnya dan Program CSR tahun berjalan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretariat CSR di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas dan tembusan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Gunung Mas.
- Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana CSR perusahaan besar swasta dari bidang perkebunan kelapa sawit tidak boleh tumpang tindih dengan anggaran dari pemerintah daerah.
- Pihak PBS wajib mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal dan akan dilakukan MoU terkait masalah penerimaan Tenaga Kerja Lokal dan akan dilakukan satu pintu melalui Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas.
- PBS yang berinvestasi di Kabupaten Gunung Mas wajib mempedomani Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kemitraan Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Semua PBS Bidang Perkebunan kelapa sawit wajib menjadi donatur bagi putra putri daerah yang akan melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi dan PBS wajib menjadi donatur/bapak angkat bagi setiap cabang olahraga di bawah naungan KONI Kabupaten Gunung Mas.
- Untuk semua PBS bidang perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan agar dapat menyampaikan data inventarisasi bangunan/gedung di areal perijinannya melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas dan tembusan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Gunung Mas.
- Kepada PBS yang bergerak di Bidang Perkebunan wajib memperhatikan ketentuan teknis di dalam pemenuhan kewajiban terhadap perijinan pengelolaan air limbah. (Ale)
