PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya melaksanakan rapat paripurna ke-8 masa persidangan III tahun 2022/2023 di ruang rapat komisi DPRD Kota setempat.
Rapat tersebut dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kota Palangka Raya terhadap hasil pembahasan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan penyampaian Tim Pansus terhadap hasil pembahasan Raperda Kota Palangka Raya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang berisikan pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota setempat.
Ketua DPRD kota Palangka Raya Sigit K Yunianto mengatakan, kaitan dengan temuan BPK pihak DPRD akan menindaklanjuti dan merekomendasikan untuk di evaluasi untuk dilakukan perbaikan.
“Sebetulnya dari LHP BPK temuan itu memang kita yang menindaklanjuti dari BPK dan kita rekomendasikan DPRD juga untuk dilakukan evaluasi dan pembenaran nanti kita tunggu hasilnya untuk dituangkan dalam Perda pertanggungjawaban itu harus dibenahi,” kata Sigit usai rapat.
Sigit menuturkan kaitan rincian temuan BPK tidak bisa ia rincikan satu persatu. Namun itu bisa dilakukan evaluasi dan pembenahan.
“Nanti rincian temuannya saya nggak bisa rincikan satu-satu karena lumayan banyak tapi itu semua bisa dilakukan evaluasi pembenahan dimana salah satunya yang namanya pertanggungjawaban itu biasa kalau ada kelewatan itu harus dilakukan pembenahan,” ungkapnya.
Sigit menambahkan masalah rekomendasi DPRD untuk pembenaran atau pembetulan terhadap pertanggungjawaban APBD kota Palangka Raya.
“Kalau kaitan dengan kerugian negara itu bahaya Tapi kalau ini nggak ada ini kan tidak ada kerugian negara,” pungkasnya.
(Syauqi)
