PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Achmad Rasyid meminta kepada Pemerintah Provinsi supaya dapat menginventarisir semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalteng ini.
Hal ini perlu dilakukan pasca terjadinya bentrok antara masyarakat dan PT HMBP di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan belum lama ini, untuk mengetahui perusahaan mana yang taat atau tidak dalam menunaikan kewajibannya.
“Pemprov harus belajar dari kejadian di Desa Bangkal itu, dan saya rasa menginventarisir semua perusahaan yang ada di Kalteng perlu dilakukan oleh pemerintah supaya kejadian serupa tidak terulang kembali,” ucapnya, Selasa 17 Oktober 2023.
Dia menjelaskan, pemerintah harus bersikap tegas terhadap semua perusahaan yang beroperasi di wilayah provinsi ini mulai dari memeriksa kembali perizinannya hingga memantau ketaatan dalam menyalurkan hak masyarakat sesuai aturan perundangan.
“Perusahaan itu harus taat aturan mulai dari perizinan hingga menyalurkan hak masyarakat baik plasma maupun CSR, karena itu sudah ada dalam perundangan. Jika memang diketahui ada yang abai maka sepatutnya lah pemerintah menindak tegas,” jelasnya.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan di wilayah Kalteng ini apalagi sampai ada korban jiwa. Pemerintah harus tegas dari segala aspek dan selalu mengingatkan para investor agar taat aturan. (Hardi).
